Rabu 11 September 2019, 13:08 WIB

Capim KPK Wajib Tandatangani Kontrak Jalankan Revisi UU KPK

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Capim KPK Wajib Tandatangani Kontrak Jalankan Revisi UU KPK

Antara
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

 

SELEKSI para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki tahap akhir.

Pasalnya pada Rabu (11/9) dan Kamis (12/9), 10 capim tersebut akan mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di hadapan para anggota Komisi III DPR. RI

Sebelum uji kelayakan dan kepatutan, DPR memberikan tambahan syarat. Para capim KPK diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi.

“Karena pimpinan KPK kan dilantik setelah undang-undang direvisi,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri menegaskan, kontrak politik itu merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU KPK yang direvisi.

Sebagai lembaga superbody, ucap Fahri, KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi yang menyangkut penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan.

“Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang,” tegas Fahri.

Terkait dorongan revisi UU KPK, DPR membantah langkah tersebut dianggap upaya memperlemah KPK. Pernyataan yang senada dengan Fahri adalah pernyataan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.

Aziz mengatakan kontrak politik untuk menjalankan UU KPK hasil revisi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan di internal Komisi III DPR RI. "Tidak lebih dari itu," tambahnya.

Menurut Azis, kontrak politik itu terkait integritas anggota KPK. Dia juga menjamin proses tersebut tidak akan mengganggu independensi KPK. (OL-09)

 

Baca Juga

Metro TV/Endang Junaidi

11 Orang Berhenti Jadi Pecandu ketika Masuk Kerangkeng Manusia

👤Endang Junaidi (Metro TV), NARENDRA WISNU KARISMA (Story Builder) 🕔Jumat 28 Januari 2022, 15:25 WIB
Hasil asesmen menyatakan 2 orang harus ikut rehabilitasi rawat inap, 9 lainnya rawat...
Antara

Ketua DPR Minta Mafia pupuk harus ditindak

👤Sri Utami 🕔Jumat 28 Januari 2022, 15:15 WIB
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk...
Metro TV/Endang Junaidi

Komnas HAM: Konsolidasi Fakta Soal Kerangkeng Manusia sudah Makin Solid

👤Endang Junaidi (Metro TV) 🕔Jumat 28 Januari 2022, 15:11 WIB
Pihaknya sudah memeriksa berbagai tuduhan seperti misalnya telah terjadi tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, dan relasi kerja yang tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya