Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman disebut menerima fee lima kali terkait dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Fee diberikan secara bertahap oleh Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rifa Surya.
"(Diberikan) di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, perumahan dinas," ujar Rifa saat bersaksi untuk terdakwa eks pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Rifa mengungkapkan fee komitmen pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, ditampung di satu rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi (DIT). Uang fee komitmen sengaja ditampung agar tidak terendus ada penerimaan uang. "Karena transfernya banyak. Setelah itu diambil tunai dan disimpan dalam brankas," ujar Rifa.
Total uang yang ditransfer ke rekening PT DIT Rp2,9 miliar. Uang kemudian diserahkan kepada Sukiman secara bertahap. Penyerahan fee disaksikan tenaga ahli Fraksi PAN Suherlan.
Rifa memerinci pemberian fee pada Agustus 2017, Rp500 juta, Rp250 juta, Rp200 juta dan US$22 ribu. Kemudian, September 2017, Rp500 juta, dan Desember 2017 Rp500 juta.
"Pak Sukiman tahu (ini fee). Saya bilang ini dari Kabupaten Pegunungan Arfak karena sudah membantu," ujar Rifa.
Natan Pasomba didakwa menyuap Sukiman Rp2,65 miliar dan US$22 ribu. Suap diberikan agar Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN 2017, APBN-Perubahan 2017, dan APBN 2018. Uang rasywah juga diberikan kepada Rifa Surya Rp1 miliar dan Suherlan Rp400 juta.
Membantah
Sukiman membantah telah terlibat usulan alokasi dana bernilai miliar rupiah tersebut atau pun meminta fee. "Saya tidak pernah menyuruh, meminta dan supaya dia (tenaga ahli anggota DPR Fraksi PAN, Suherlan) meminta fee. Apalagi menyuruh supaya meminta anggaran," cetus Sukiman bersaksi di kesempatan yang sama.
Sukiman tidak mengakui rekonstruksi yang dilakukan penyidik Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya, Kompleks DPR Kalibata, Jakarta, 22 Juli 2019. Dia menuding KPK merekayasa kasusnya. "Ya memang tidak pernah terjadi Pak. Itu bohong," ujar Sukiman.
Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar Sukiman terkait pertemuan dengan Natan dan Rifa Surya. Sukiman membantah pertemuan itu.
Sukiman juga mengaku jarang bertemu dengan Suherlan yang merupakan tenaga ahli di DPR. "Saya tidak menerima (melakukan) pertemuan dan tidak pernah menerima usul," ujar Sukiman.
JPU KPK mengingatkan Sukiman telah disumpah. Jaksa meminta Sukiman jujur di muka persidangan. Jaksa menekankan Sukiman harus mempertanggungjawabkan semua keterangannya. (Medcom/P-2)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved