Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PULUHAN mahasiswa dan pemuda menggelar aksi damai di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (9/9) siang. Mereka yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendesak DPR RI untuk segera merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Para peserta aksi budaya itu merupakan gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Tampak pula puluhan wanita yang mengenakan pakaian adat khas daerah, seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Baca juga: Dewan Pengawas Perkuat KPK
Kristiyani, salah satu peserta aksi, mengatakan pakaian adat itu dapat dilihat sebagai simbol bahwa para peserta aksi tidak berasal dari satu kalangan, melainkan menyuarakan suara rakyat Indonesia untuk KPK yang independen dan semakin maju.
"Kami mungkin tidak bisa duduk di kursi pemerintahan, tapi kami bisa memperjuangkannya di sini. Ini sebagai bentuk keberagaman bahwa kami bukan hanya dari satu kelompok tapi mewakili keberagaman Indonesia," katanya.
Selain bendera Merah Putih, mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Masyarakat Penegak Demokrasi Demi Demokrasi Sehat, Dukung Revisi UU KPK, Mendorong DPR RI Segera Voting Capim KPK Baru", serta spanduk lainnya bertuliskan "We Love KPK".
Aksi budaya ini merupakan aksi kali keduanya yang telah dilakukan oleh MPD untuk mendukung revisi UU KPK. Selain menyampaikan pendapat di tempat publik, mereka juga membagi-bagikan bunga mawar merah kepada para pengguna jalan yang tengah melintas.
"Bunga ini adalah simbol kita mendukung revisi UU KPK oleh DPR RI, demi penguatan sistem hukum di KPK dalam rangka pemberantasan korupsi," timpal peserta aksi lainnya. (Gol/A-3)
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved