Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah membatasi WNA yang hendak ke Papua. Keputusan itu bersifat sementara hingga keamanan di bumi cenderawasih dinyatakan sepenuhnya kondusif.
Menurut dia, pembatasan itu diputuskan setelah menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
"Dalam keadaan seperti ini di Papua, Papua Barat, tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Pemerintah prinsipnya berusaha menangkal sesuatu hal yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi di sana. Walaupun demikian, sambung dia, akses tersebut pasti dibuka kembali jika situasi sudah aman dan kondusif.
Baca juga: Imigrasi Terus Awasi Aktivitas WNA di Papua
Wiranto mengatakan keputusan membatasi akses bagi WNA ke Papua merupakan hak pemerintah Indonesia.
"Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," tuturnya.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (2/9) memulangkan 4 WNA asal Australia dari Sorong, Papua. Mereka dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal untuk berwisata dengan mengikuti aksi massa menuntut kemerdekaan Papua.(OL-5)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved