Mendagri Miris 70 Persen PDAM di Indonesia Alami Kerugian

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku miris dengan kerugian yang dialami Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ia mengatakan selama lima tahun terakhir, menemukan 70% dari seluruh PDAM di Indonesia mengalami kerugian.

"Saya selama lima tahun kurang satu bulan itu sudah menemukan hampir 70% BUMD di seluruh Indonesia rugi, yaitu air minum PDAM," kata Tjahjo ketika Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Tjahjo mengatakan kerugian tersebut membuat PDAM terancam gulung tikar. Pemerintah pusat pun harus mengucurkan dana agar PDAM bisa kembali menjalankan aktivitasnya menyalurkan air bersih ke masyarakat.

"Kami melapor ke presiden, melapor ke Menteri Keuangan juga, ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat collapse, karena rugi semua, bahkan hampir Rp5 triliun kita menyubsidi 70% PDAM seluruh Indonesia yang rugi," ungkapnya.

Baca juga: PDAM Klaten Imbau Masyarakat Bijaksana Gunakan Air

Tjahjo mengatakan agar PDAM dan BUMD lain tidak mengalami kerugian dan terancam bangkrut, perlu adanya pengawasan terkait kinerja para jajaran. Tjahjo mengaku pihaknya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lakukan pengawasan terhadap kinerja yang diduga menyimpang dan merugikan perusahaan.

"Fungsi pencegahannya, fungsi pengawasannya dengan KPK secara terpadu ini mudah-mudahan ke depan untung. Namanya BUMD harus untung. Kalau rugi, ya, dihapuskan saja," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan pengelola BUMD harus menjunjung tinggi integritas dalam mengelola perusahaan daerah. Ia mengatakan BUMD jangan menjadi lahan untuk terjadinya praktik korupsi.

“Kita mesti terbuka, jangan lagi ada KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam rekrutmen SDM. Jangan sampai BUMD nya rugi terus, pengelolanya kurang kapabel, tapi masih saja dipertahankan,” kata Saut.

Selain itu, Saut meminta seluruh pemangku kepentingan juga saling bersinergi dalam mengelola BUMD. Ia mewanti-wanti seluruh pengelola perlu untuk mengingat BUMD bukan sebagai sarana untuk menghabiskan uang negara.

“KPK masih terus akan bersinergi ke depan. Kita hanya akan bisa menang kalau kita bisa bersaing, tapi dibalik itu semua, kita harus bisa bersinergi dan bekerja sama. Ingat, kita ada untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk menghabiskan APBD,” pungkasnya.(OL-5)