Cendekiawan Imbau Pemerintah Adakan Dialog Konstruktif Soal Papua

GERAKAN Suluh Kebangsaan menyerukan pada seluruh pihak terutama pemerintah untuk meningkatkan dialog konstruktif dan persuasif untuk mendamaikan suasana di Papua. Insiden kerusuhan di ibu kota Papua Barat, Manokwari, dipicu dugaan pengusiran dan rasisme kepada warga Papua.

"Kemudian tindakan kekerasan supaya dihentikan. Untuk sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Sesudah suasananya tenang, kerusuhan terhenti lalu disisir masalah penegakan hukumnya," ungkap Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (23/8).

Penegakan hukum harus menyisir pelaku pemicu sentimen rasis, sehingga menimbulkan ketersinggungan bagi warga Papua. Rasis, menurut Mahfud, sangat berbahaya bagi keberlangsungan perdamaian bangsa Indonesia. Ia pun menekankan aspek kedaulatan Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia

"Papua itu adalah bagian dari Tanah Air Indonesia. Papua adalah saudara kita. Oleh sebab itu harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah. Sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untukmemprovokasi agar Papua pisah, dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," tegas mantan ketua MK tersebut.

Baca juga: Penambahan Pasukan untuk Beri Rasa Aman, Bukan Menekan Papua

Mahfud tidak sendiri dalam menyerukan perdamaian di Papua. Ia bersama sejumlah tokoh yakni istri Abdurahman Wahid Shinta Nuriyah Wahid, cendekiawan muslim Quraish Shihab, Budayawan Romo Frans Magnis Suseno, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komarudin Hidayat, mantan menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaissepo, tokoh Papua Simon Morin, aktivis sosial Alissa Wahid dan tokoh lainnya.

Alissa menyampaikan pernyataan sikap dari Gerakan Suluh Kebangsaan dalam beberapa poin yaitu meminta semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. Kemudian, meminta semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana dan tepat sesuai Peraturan perundang-undangan.

"Semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan menghargai local values," tandas Alissa.(OL-5)