Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMBATASAN akses internet di beberapa wilayah di Papua dinilai melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi, seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.
"Tindakan tersebut menunjukan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespon persoalan yang berkembang di Papua," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani melalui keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Baca juga: Jokowi: Tindak Tegas Prajurit TNI yang Persekusi Mahasiswa Papua
Cara tersebut, sambung dia, alih-alih membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah, justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada warga Bumi Cenderawasih itu.
Sementara tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua belum jelas penegakan hukumnya dan penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas. Demikian juga pemulihan hak-hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua belum juga ditunjukkan oleh negara. Justru yang dikeluarkan pemerintah ialah kebijakan pembatasan akses informasi. Kontras memandang tindakan tersebut jauh dari penyelesaian yang tepat.
"Negara pun kerap berdalih dengan alasan keamanan dalam melakukan throttling, sementara kita tidak pernah mendapatkan akuntabilitas dari proses tersebut. Mulai dari parameter keadaan yang menjustifikasi dilakukannya throttling sampai laporan atas hasil kebijakan tersebut sebagai bentuk transparansi," tandasnya.
Kontras khawatir pelambatan akses internet akan membuat masalah Papua semakin berlarut. Alih-alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi. Pelambatan akses internet dapat menjadi 'penjara' yang lain bagi Papua dan publik.
"Berdasarkan cara-cara yang dipilih negara dalam menangani situasi yang memanas di Papua, negara justru semakin memperlihatkan kegagalannya dalam mengidentifikasi masalah utama Papua, serta cara-cara demokratis dalam menanganinya," pungkasnya. (OL-8)
Menag Yaqut mengajak para jemaah haji untuk kembali menata niat ke Tanah Suci ini untuk beribadah, melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Aksi berbagi dan menyebar kebaikan itu bertujuan untuk menyuarakan Indonesia yang guyub dan damai.
Peluang meningkatnya pendapatan per kapita penduduk paling besar didapatkan pada saat era bonus demografi.
Kemerdekaan bangsa Indonesia, tidak terlepas dari jerih payah jiwa raga manusia yang mendapat predikat mulia, pahlawan
Merawat diri sendiri saat ini menjadi hal yang semakin penting untuk dilakukan.
Sebuah negara bisa kuat apabila ketersediaan pangannya cukup untuk menyuplai kebutuhan negaranya. Artinya sebuah negara kuat kalau pangannya cukup kuat
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved