Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga.
Pada 2006 pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang gelombang ombaknya menerjang pula PLTU di Cilacap, Jateng. Konstruksi PLTU yang tahan gempa dan tsunami menjadi desain ideal di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8).
Disampaikan Ridwan, PLTU Cilacap pernah sekali terendam air laut karena tsunami walau dengan ketinggian yang rendah. Untuk itu PLTU Cilacap perlu lebih sigap mengantisipasi tsunami yang mungkin saja kelak datang lebih tinggi.
"Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Negara kita berada di ring of fire. Di Indonesia bencana alam sering terjadi sebelum kita tahu. Di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami. Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya," kilah politikus Partai Golkar itu.
Ditambahkan Ridwan, bila PLTU Cilacap terganggu, terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa, terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi. (OL-09)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved