Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga.
Pada 2006 pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang gelombang ombaknya menerjang pula PLTU di Cilacap, Jateng. Konstruksi PLTU yang tahan gempa dan tsunami menjadi desain ideal di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8).
Disampaikan Ridwan, PLTU Cilacap pernah sekali terendam air laut karena tsunami walau dengan ketinggian yang rendah. Untuk itu PLTU Cilacap perlu lebih sigap mengantisipasi tsunami yang mungkin saja kelak datang lebih tinggi.
"Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Negara kita berada di ring of fire. Di Indonesia bencana alam sering terjadi sebelum kita tahu. Di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami. Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya," kilah politikus Partai Golkar itu.
Ditambahkan Ridwan, bila PLTU Cilacap terganggu, terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa, terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi. (OL-09)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved