Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih calon menteri yang memiliki karakter kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memiliki jiwa Pancasilais.
Sebab, tantangan bangsa Indonesia ke depan bukan saja terkait persaingan ekonomi global tapi juga keutuhan bangsa. Apalagi, belakangan ini mulai banyak pihak-pihak yang terpapar radikalisme baik masyarakat biasa maupun orang-orang dalam pemerintahan.
"Saya kira tidak ada pilihan lain selain pak Jokowi memilih para calon menteri dalam periode kedua ini orang-orang yang punya karakter kuat dalam menjaga keutuhan NKRI serta dia memiliki jiwa Pancasilais. Tantangan bangsa Indonesia ke depannya bukan saja soal persaingan ekonomi global tapi juga terkait persoalan keutuhan bangsa, apalagi kan belakangan ini mulai banyak pihak-pihak yang terpapar radikalisme baik masyarakat biasa maupun orang-orang yang ada dalam pemerintahan," kata Ramses di Jakarta, Sabtu (10/8).
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan calon Menteri harus benar-benar teliti dan mencari tahu latar belakang serta pemikiran para calon menteri tersebut.
"Sehingga ketika dipilih menjadi menteri, dia terus menggelorakan semangat Pancasila kepada bawahannya dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikalisme," ujar Ramses.
Baca juga: Pengamat: Ada Simbiosis Mutualisme Dalam Hubungan Mega-Prabowo
Seperti diketahui, pengaruh radikalisme belakangan ini sudah merasuki lingkungan pemerintahan, baik kementerian, lembaga maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui ceramah di masjid-masjid. Paparan radikalisme yang masuk ke masjid-masjid di pemerintah bahkan sudah dalam kategori ekstrem.
Sesuai data Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya, terungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta BUMN, yang terindikasi terpapar radikalisme. Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh P3M Nahdlatul Ulama.
"Hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai peringatan dini dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Kasubdit di Direktorat 83 BIN Arief Tugiman dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, November 2018.(RO/OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved