Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden (pilpres) kedepannya dipilih kembali melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini pertanyaan publik," ujar Bambang yang ditemui seusai menghadiri rilis survei Cyrus Network di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Menurutnya, wacana tersebut muncul akibat keruwetan dan mahalnya ongkos menyelenggarakan pemilu secara langsung. Bambang menilai sistem pemilu saat ini juga sifatnya sangat kuantitatif, sehigga memunculkan pertanyaan baginya apakah dengan sistem tersebut aspirasi rakyat sudah terwakilkan.
"Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja. Sistem demokrasi sekarang ini kita hanya main angka-angka saja. Belum tentu suara aspirasi rakyat terwakili dengan angka-angka itu," tukasnya Bambang.
Baca juga: GBHN Dibutuhkan Untuk Maksimalkan Pembangunan
Menurut Bambang, wacana tersebut telah berkembang di sejumlah elite politik. Ia memenuturkan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR kembali harus terlebih dahulu dilakukan amandemen UUD 1945.
Meskipun demikian, keputusan terkait realisasi wacana tersebut akan tetap tergantung pada aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh partai-partai politik atau fraksi-fraksi yang ada di MPR.
"Bagi kami di DPR dan MPR suara publik terbanyak yang kita dahulukan. Kita petakan suara publik demografi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat kita," pungkasnya. (OL-4)
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved