Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden (pilpres) kedepannya dipilih kembali melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini pertanyaan publik," ujar Bambang yang ditemui seusai menghadiri rilis survei Cyrus Network di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Menurutnya, wacana tersebut muncul akibat keruwetan dan mahalnya ongkos menyelenggarakan pemilu secara langsung. Bambang menilai sistem pemilu saat ini juga sifatnya sangat kuantitatif, sehigga memunculkan pertanyaan baginya apakah dengan sistem tersebut aspirasi rakyat sudah terwakilkan.
"Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja. Sistem demokrasi sekarang ini kita hanya main angka-angka saja. Belum tentu suara aspirasi rakyat terwakili dengan angka-angka itu," tukasnya Bambang.
Baca juga: GBHN Dibutuhkan Untuk Maksimalkan Pembangunan
Menurut Bambang, wacana tersebut telah berkembang di sejumlah elite politik. Ia memenuturkan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR kembali harus terlebih dahulu dilakukan amandemen UUD 1945.
Meskipun demikian, keputusan terkait realisasi wacana tersebut akan tetap tergantung pada aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh partai-partai politik atau fraksi-fraksi yang ada di MPR.
"Bagi kami di DPR dan MPR suara publik terbanyak yang kita dahulukan. Kita petakan suara publik demografi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat kita," pungkasnya. (OL-4)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved