Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dan keberagaman suku, agama, dan ras menjadi contoh kehidupan toleransi bagi negara lain di dunia.
''Kadang-kadang kita tidak menyadari banyak negara di dunia ini yang justru ingin mencontoh kehidupan keagamaan di Indonesia,'' kata Jusuf Kalla saat mengunjungi Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, NTB, kemarin.
JK menekankan keberagaman yang ada di Indonesia menjadi nilai lebih untuk menyebarkan kehidupan toleransi kepada dunia, khususnya karena negara-negara Islam di Timur Tengah sudah runtuh akibat perang.
Indonesia pun, lanjut JK, tidak lagi mengirimkan mahasiswa untuk belajar agama Islam ke Afghanistan, Suriah, Libia, Irak, dan Yaman karena negara-negara Islam tersebut tidak bisa dijadikan patokan Islam wasathiyah. ''Oleh karena itu, harapan dunia Islam, harapan kita semua bahwa Indonesia mempunyai peran besar. Apalagi, negara kita yang menganut wasathiyah yang moderat tentu menjadi upaya yang penting.''
Untuk mewujudkan Islam jalan tengah, menurut JK, Indonesia perlu kehadiran sekolah berbasis Islam atau pondok pesantren yang mengajarkan konsep moderasi tersebut.
''Jadi Islam wasathiyah bukan hanya dipraktikkan di Indonesia, melainkan juga diajarkan dengan cara mendidik generasi muda, mendidik siswa-siswa dari berbagai bangsa yang mempunyai pemahaman sama.''
Dalam kunjungannya, JK didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Internasional Dea Malela, Din Syamsuddin, dan Gubernur NTB ZulkiefPlt Dirjen Plt Dirjen OtdaOtdalimansyah juga menyempatkan bersilaturahim dengan pengurus Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea Malela, tenaga guru, santri dan santriwati, serta wali santri.
Selain itu, JK juga meresmikan 5 sekolah ramah gempa dan 3 masjid bantuan PMI. Bantuan sekolah ramah gempa dan masjid tersebut berlokasi di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur yang merupakan wilayah terdampak gempa bumi yang melanda NTB pada 2018.
"Anak-anak dan para guru dapat kembali melakukan kegiatan belajar mengajar dengan rasa aman karena bantuan sekolah ini dibangun dengan bahan ringan sehingga ramah gempa. Masyarakat juga dapat memanfaatkan masjid baru ini untuk beribadah,'' kata Jusuf Kalla yang juga menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Pada acara tersebut, JK juga menyaksikan secara simbolis bantuan 1 kendaraan tangki air dan 2 kendaraan ambulans dari Taiwan Economic Trade Office serta 1 kendaraan ambulans dari PT Samsung Electronic Indonesia. (Che/P-1)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved