Kamis 01 Agustus 2019, 18:10 WIB

Perppu Dinilai Jadi Terobosan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Perppu Dinilai Jadi Terobosan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

MI/M. Irfan
Anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron

 

OPSI pelarangan eks koruptor maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggap sulit dibuat. Mengingat belum adanya aturan pelarangan tersebut dalam UU Pilkada. Pembuatan Peraturan Pengganti UU (Perppu) dianggap sebagai pilihan terbaik agar pelarangan dapat dilakukan.

"Kalau melihat waktu, memang yang memungkinkan Perppu. Pada saat Perppu diturunkan oleh presiden, langsung berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/8).

Baca juga:Draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dinilai Sudah Usang

Ia mengatakan, kalau melalui revisi UU, waktu yang tersedia sudah tak mencukupi lantaran masa jabatan DPR yang hampir habis dan proses pilkada 2020 yang akan segera berjalan.

"Memang kemudian pembahasan itu harus menuju kepada revisi UU No 10 tahun 2016 ini jadi butuh waktu baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasannya di DPR," tandasnya.

Herman menjelaskan, pilkada serentak akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Waktu mulai pendaftaran adalah Maret 2020.

"Rasanya tidak akan cukup karena prolegnas dan prioritas juga baru akan ditetapkan pada 2020. Oleh karena itu, kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal perppu. Kalau menyusun UU, revisinya akan dilakukan di periode yang akan datang," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/Seno

Penuhi Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilu 2024

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 28 September 2022, 21:01 WIB
Peserta pemilu ke depan dituntut untuk memenuhi ekspektasi para pemilih muda ini. Tidak hanya dalam konteks pemilu presiden, tetapi juga...
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Didesak Bujuk Lukas Enembe, Demokrat Mengaku Belum Bisa Berkomunikasi

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 28 September 2022, 20:29 WIB
Demokrat mengaku belum mengetahui secara rinci duduk permasalahan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Jadi Tim Kuasa Hukum Sambo dan Putri, Mantan Pegawai KPK: Akan Objektif

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 28 September 2022, 20:09 WIB
Alasannya, Ferdy Sambo telah menyatakan kesediaan mengungkap fakta dalam kasus kematian Brigadir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya