Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
BELUM genap setahun menjabat sebagai Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), kemarin.
Tamzil ditangkap bersama delapan orang lainnya yang terdiri atas unsur staf, ajudan bupati, dan calon kepala dinas setempat.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan tim KPK melakukan rangkaian kegiatan penindakan di Kabupaten Kudus.
“Sebelumnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap bukti-bukti awal. KPK segera melakukan tindakan cepat,” kata Basaria ketika dikonfirmasi, kemarin.
Dalam OTT itu turut diamankan uang yang diduga berkaitan dalam dugaan suap tersebut. “Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini,” jelas Basaria.
Sembilan orang yang diamankan oleh tim KPK saat ini sedang diperiksa dan dimintai keterangan di kantor kepolisian setempat.
“Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi,” tutur Basaria.
Ia mengatakan keabsahan tersangka dalam kasus ini akan disampaikan lebih detail dalam konferensi pers hari ini.
Tamzil yang berpasangan dengan Hartopo dilantik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada 24 September 2018 sebagai Bupati Kudus periode 2018-2023. Pasangan ini didukung PKB, PPP, dan Hanura.
Tamzil merupakan narapidana kasus korupsi yang divonis 22 bulan oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada 2015. Ini terkait kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus pada 2004 saat dia menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008. (Mir/X-10)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie mengaku tidak tahu kepertian stafsus Munawir Azis ke Israel.
MEMERIAHANKAN hari jadi Kabupaten Kudus ke 473, tradisi kenduren dengan membawa ratusan tumpeng digelar di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Kamis (22/9/2022) malam.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah mengambil langkah antisipatif menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19.
Berdasarkan pantauan harga sembako yang naik yakni, minyak masih cukup tinggi kisaran Rp20 ribu-Rp22 ribu rupiah per liter.
“Masyarakat itu pilih-pilih (vaksin). Astra ini kan KIPI-nya agak lumayan tinggi, sementara kita sudah terbiasa pakai sinovac yang efek sampingnya rendah, bahkan tidak ada sama sekali.”
Kedua kades itu bisa terkena sanksi karena dianggap melanggar perbup tentang kedisiplinan aparat pemerintah desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved