Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA yang menarik di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan agenda pemeriksaan saksi dari Partai Berkarya. Melalui video conference (vicon), saksi bernama Kolleng menjelaskan apa yang diketahui dengan bahasa Bugis.
Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna pun langsung dibantu penerjemah bernama Abdurrahman.
"Tolong pendek-pendek dulu bapak saat menerangkan, Pak Abdurrahman tolong sampaikan," ujar Hakim Palguna dalam sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/7).
Diketahui, gugatan tersebut berasal dari Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 DPRD Kabupaten/Kota, Sulawesi Selatan, dengan perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Baca juga: MK Gunakan Vicon untuk Periksa Saksi
Setelah diterjemahkan oleh Abdurrahman, ternyata Kolleng menjelaskan ada lima suara hilang dan tidak masuk ke rekapitulasi tingkat kecamatan. Kelima suara itu berasal dari keluarganya, yakni 1 dari anaknya, 1 menantu, 2 saudara dan satu dari dirinya untuk Caleg Partai Berkarya, Nurhidayah.
Abdurrahman menambahkan saksi Kolleng mengatakan dari 5 suara yang masuk ke TPS, hanya 3 yang dihitung ke kecamatan. Mendengar keterangan tersebut, Palguna tersenyum dan menyampaikan terima kasih karena sudah mau memberikan kesaksian dalam sidang MK.
"Tolong sampaikan terima kasih kami dari Mahkamah Konstitusi karena beliau berkenan membantu mahkamah. Ini lah kekayaan Indonesia, saya senang mendengarnya. Ternyata indah juga bahasa Bugis setelah kita dengarkan," tandas Palguna.(OL-5)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.
Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved