Koalisi Pemerintah Tolak Usung Oposisi Jadi Ketua MPR

KEINGINAN Partai Gerindra mengajak partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk meraih kursi Ketua MPR peiode 2019-2024 tampaknya bertepuk sebelah tangan.

Sekretaris Kabinet yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung memastikan partai koalisi pemerintah mengajukan satu paket pimpinan MPR.

"Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan sistem pemilihan Ketua MPR berbeda dengan sistem pemilihan Ketua DPR lantaran menggunakan partai dengan suara terbanyak di parlemen.

Menurutnya, jabatan Ketua DPR otomatis akan diberikan kepada PDIP karena sebagai partai pemenang pemilu.

"Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung pada koalisi sendiri," jelasnya.

Soal siapa calon Ketua MPR, menurut Pramono, masih dibicarakan dalam internal koalisi pemerintah.

Pramono tak menampik Gerindra juga melirik posisi Ketua MPR untuk dijabat kader partai itu.

"Namanya juga minta, kan boleh-boleh aja. Tapi koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara karena suara kita di DPR itu 62%. Jadi, di MPR kan kemudian mempertimbangkan suara-suara dari utusan daerah," tukasnya.

Sebelumnya, empat ketua umum partai koalisi pemerintah (Partai NasDem, Partai Golkar, PKB, dan PPP) menyatakan solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Amin di 2019-2024. Mereka pun menyatakan belum memikirkan akan menambah jumlah anggota koalisi untuk bergabung. Hal itu ditegaskan seusai pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (22/7).

Sejauh ini, yang berminat untuk mendapat kursi Ketua MPR ialah PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Fary Djemi Francis, mengatakan pihaknya akan mengusung Sekjen Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi Ketua MPR (Media Indonesia, 23/7).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partai politik mestinya bisa melepaskan kepentingan jangka pendek demi persatuan bangsa.

Menurutnya, paket pimpinan MPR harus menyatukan bangsa dari berbagai golongan. "Wajar jika koalisi pemerintah ingin maju satu paket. Namun, jika itu terjadi, proses rekonsiliasi yang digadang-gadang bisa lambat terwujud," kata Mardani, kemarin. (Mal/Ins/X-4)