Zona Integritas Kejaksaan Percepat Reformasi Birokrasi

BIROKRASI memegang peranan penting dalam menjalankan pelbagai kebijakan pemerintah. Birokrasi pun harus didesain secara efektif dan efisien agar tetap optimal dalam menjalankan fungsinya, seperti memfasilitasi beragam kepentingan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Arminsyah di sela-sela acara launching wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, Selasa (23/7).

Ia mengemukakan tingginya tuntutan dan ekspektasi masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan dan korupsi, menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda mutlak yang harus dilakukan oleh segenap instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal yang niscaya diperlukan untuk melakukan perbaikan, perubahan, penataan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian diharapkan ke depannya mampu terselenggara secara baik, efektif dan efisien. Langkah tersebut bertujuan agar publik dapat terlayani dengan cepat, tepat dan profesional.

"Sebagai perubahan sistemik dan multidimensi bagi terciptanya perubahan yang tidak saja mencakup struktur dan proses kerja, tetapi juga pola pikir, budaya, dan perilaku, maka yang terpenting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah tertanamnya kesadaran akan kewajiban," ujarnya.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Musnahkan Bukti Tindak Pidana Um

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu menambahkan upaya menanamkan kesadaran terhadap kewajiban dilakukan agar para jaksa dapat terus menjaga, memastikan dan menyajikan tugas sebagai seorang pelayan, abdi negara yang menjalankan amanahnya.

"Bukan justru sebaliknya, berlaku sebagai tuan yang kerap meminta pelayanan. Sikap dan perilaku sedemikian hendaknya mampu terpatri dan mendarah daging sebagai paradigma yang mengisi pemikiran dan mentalitas kita sekalian, terutama dalam menghadirkan fungsi birokrasi yang mampu mengakomodir tuntutan dan keinginan publik," tuturnya.

Ia mengemukakan pelaksanaan atas komitmen zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan WBBM merupakan bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi. Kegiatan itu jangan pula dipandang sebatas seremonial belaka, namun harus dijadikan sebagai ajang yang memiliki makna penting dan strategis.

"Hal itu dilakukan sebagai bagian dari niatan baik, tekad, dan kesungguhan kita bersama untuk mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih. Sehingga diharapkan ke depannya dapat berkorelasi secara positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas, dan terutama berkontribusi di tengah pekerjaan penting untuk membangun dan memulihkan kepercayaan publik," pungkasnya.(OL-5)