Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku sudah mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukabumi yang mengibarkan bendera diduga milik organisasi kemasyarakatan terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sejak semalam sudah ada tim khusus dari Pusat yg ke lokasi untuk investigasi. Saat ini proses penanganan di lapangan masih sedang berlangsung. Kami serius menangani kasus ini," cuit Lukman menjawab cuitan politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang meminta Lukman mengecek informasi yang dia terima.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadziliy meminta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin untuk menyelidiki berkibarnya bendera diduga milik ormas terlarang HTI di lingkungan sekolah MAN 1 Sukabumi, Jawa Barat.
Baca juga: Pansus Angket DPRD Sulsel Temukan Dugaan Korupsi
"Pak Menag @lukmansaifuddin mohon segera diklarifakasi ttg penggunanaan atribut bendera ini yang kabarnya berada di MAN 1 Sukabumi. Seharusnya Madrasah, apalagi yg dikelola @Kemenag_RI hrs mengedepankan semangat NKRI drpd penggunaan bendera yg identik dgn organisasi yg terlarang," tulis Ace melalui akunnya @acehasan76, Minggu (21/7).
Cuitan Ace tersebut merespons posting-an akun @Karoline_bee11.
"MAN atau madrasah Aliah Negeri adalah lembaga pendidikan Negwrj dibawah @Kemenag_RI. Apabila polah anak didiknya begini di lingkungan sekolah, apa yang akan dilakukan pihak @Kemenag_RI kepada instansi sekolahnya lokasi MAN 1 Sukabumi. Smoga tak terafiliasi penegakan kilafah," tulis dia. (OL-1)
Unggahan BEM UGM yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved