Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku sudah mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukabumi yang mengibarkan bendera diduga milik organisasi kemasyarakatan terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sejak semalam sudah ada tim khusus dari Pusat yg ke lokasi untuk investigasi. Saat ini proses penanganan di lapangan masih sedang berlangsung. Kami serius menangani kasus ini," cuit Lukman menjawab cuitan politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang meminta Lukman mengecek informasi yang dia terima.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadziliy meminta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin untuk menyelidiki berkibarnya bendera diduga milik ormas terlarang HTI di lingkungan sekolah MAN 1 Sukabumi, Jawa Barat.
Baca juga: Pansus Angket DPRD Sulsel Temukan Dugaan Korupsi
"Pak Menag @lukmansaifuddin mohon segera diklarifakasi ttg penggunanaan atribut bendera ini yang kabarnya berada di MAN 1 Sukabumi. Seharusnya Madrasah, apalagi yg dikelola @Kemenag_RI hrs mengedepankan semangat NKRI drpd penggunaan bendera yg identik dgn organisasi yg terlarang," tulis Ace melalui akunnya @acehasan76, Minggu (21/7).
Cuitan Ace tersebut merespons posting-an akun @Karoline_bee11.
"MAN atau madrasah Aliah Negeri adalah lembaga pendidikan Negwrj dibawah @Kemenag_RI. Apabila polah anak didiknya begini di lingkungan sekolah, apa yang akan dilakukan pihak @Kemenag_RI kepada instansi sekolahnya lokasi MAN 1 Sukabumi. Smoga tak terafiliasi penegakan kilafah," tulis dia. (OL-1)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved