Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah semakin rendah. Selain itu, mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Demikian diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih seusai diskusi di kantornya di Jakarta, kemarin.
Disebutkan, pemerintah saat ini dinilai masih kurang dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan publik. Hal itu tecermin dari rendahnya anggaran untuk kegiatan pengawasan. "Alokasi anggaran tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini justru menyebabkan responsivitas dari petugas pelayanan di lini depan menjadi menurun, malah kontraproduktif," katanya.
Dirinya mencontohkan Ombudsman yang tahun ini diberi tambahan beban untuk mengawasi seluruh kabupaten/kota dalam konteks kepatuhan. Namun, budget yang dialokasikan ke mereka hanya ditambah sedikit.
"Saya tidak tahu paradigma apa yang ada di dalam pikiran pemerintah, tapi pemerintah yang tidak suka diawasi itu sangat berbahaya dan pelayanan publik kita bisa menjadi buruk," ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Alamsyah, pihaknya berharap pemerintah bisa mewujudkan apa yang menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi pada periode kedua ini yaitu memperbaiki sistem pelayanan kepada publik. Ia berharap pemerintah memberi tambahan anggaran yang cukup untuk sistem pengawasan yang baik. "Setidaknya 2,5% itu dialokasikan untuk sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengkritisi sistem antre online pembuatan atau perpanjangan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Sistem online melayani dalam jumlah terbatas setiap hari. Jika sudah terpenuhi, sistem ditutup," katanya.
Rifai menjelaskan proses pembuatan juga tak pasti apabila dibandingkan dengan proses pengajuan visa di suatu kedutaan besar yang selalu jelas. Dia menegaskan tak menutup kemungkinan orang ramai-ramai kembali ke sistem konvensional karena ingin cepat beres dan didahulukan. (Mir/Medcom/P-4)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved