Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah semakin rendah. Selain itu, mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Demikian diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih seusai diskusi di kantornya di Jakarta, kemarin.
Disebutkan, pemerintah saat ini dinilai masih kurang dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan publik. Hal itu tecermin dari rendahnya anggaran untuk kegiatan pengawasan. "Alokasi anggaran tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini justru menyebabkan responsivitas dari petugas pelayanan di lini depan menjadi menurun, malah kontraproduktif," katanya.
Dirinya mencontohkan Ombudsman yang tahun ini diberi tambahan beban untuk mengawasi seluruh kabupaten/kota dalam konteks kepatuhan. Namun, budget yang dialokasikan ke mereka hanya ditambah sedikit.
"Saya tidak tahu paradigma apa yang ada di dalam pikiran pemerintah, tapi pemerintah yang tidak suka diawasi itu sangat berbahaya dan pelayanan publik kita bisa menjadi buruk," ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Alamsyah, pihaknya berharap pemerintah bisa mewujudkan apa yang menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi pada periode kedua ini yaitu memperbaiki sistem pelayanan kepada publik. Ia berharap pemerintah memberi tambahan anggaran yang cukup untuk sistem pengawasan yang baik. "Setidaknya 2,5% itu dialokasikan untuk sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengkritisi sistem antre online pembuatan atau perpanjangan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Sistem online melayani dalam jumlah terbatas setiap hari. Jika sudah terpenuhi, sistem ditutup," katanya.
Rifai menjelaskan proses pembuatan juga tak pasti apabila dibandingkan dengan proses pengajuan visa di suatu kedutaan besar yang selalu jelas. Dia menegaskan tak menutup kemungkinan orang ramai-ramai kembali ke sistem konvensional karena ingin cepat beres dan didahulukan. (Mir/Medcom/P-4)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved