Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
REVOLUSI industri 4.0 telah mengubah semua hal, serta menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bangsa Indonesia pun harus menyadari dan merespons pelbagai perubahan yang berlangsung penuh kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian.
Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum kepada puluhan calon anggota DPR RI Partai NasDem dan pengurus serta fungsionaris, di Gedung Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Selasa (16/7). Kehadiran Jokowi sekaligus untuk membuka Sekolah Legislatif Partai NasDem 2019.
Acara dihadiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur NTT Victor Laiskodat, dan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Baca juga : Surya Paloh: NasDem Raih 59 Kursi karena Jokowi
"Tidak bisa lagi kita bekerja linear, tidak bisa bekerja rutinitas, tidak bisa bekerja monoton. Semua tidak bisa lagi karena kita harus merespon perubahan-perubahan itu," ujarnya.
Kepala negara berharap bangsa ini tidak terjebak dalam tradisi dan pola pikir lama. Sedianya dilakukan gerakan perubahan jika memang semua pihak menghendakinya, seperti memperbaharui nilai-nilai untuk menuju Indonesia maju.
"Kita masih berkutat, misalnya di pusat (DPR RI) membuat UU yang itu-itu saja, di daerah juga membuat perda yang itu-itu saja. Padahal dunia sudah berubah. Mestinya kita mulai melihat visi ke depan bagaimana UU perpajakan digital, UU mengenai big data nasional, karena ke depan yang diperebutkan itu nantinya.," tegas Jokowi.
Menurut dia, banyaknya regulasi yang dibuat justru menjerat bangsa ini. Persoalan itu akan semakin berlarut apabila tidak segera dicari solusi untuk bertindak secara cepat dan fleksibel.
"Saya mohon, saya meminta, mengajak anggota DPR terpilih nantinya agar kita bisa berpikir bersama-sama, sehingga nantinya kecepatan itu bisa kita peroleh. Saya mengajak kita semua untuk membangun nilai-nilai baru dan meninggalkan mindset lama menuju Indonesia maju. Itu yang ingin kita kerjakan 5 tahun ke depan beserta Partai Nasdem sebagai pelopor gerakan perubahan," terang dia. (OL-7)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved