Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Joko Widodo menegaskan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode keduanya. Selain itu, Jokowi di pemerintahannya akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM).
“Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar,” kata Jokowi di acara Visi Indonesia, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7).
Jokowi memastikan fokus ketersambungan antarinfrastruktur itu bakal meliputi berbagai macam fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Misalnya, kawasan produksi rakyat dan kawasan ekonomi khusus baik industri maupun pariwisata.
Baca juga: PA 212: Prabowo Kecewakan Ulama dan Umat
"Kita juga akan menyambungkan infrastruktur itu dengan kawasan-kawasan persawahan, kawasan perkebunan, tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana, ke sana,” jelas Jokowi.
Jokowi di pemerintahan periode keduanya juga akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM). Menjamin kesehatan warga dimulai dari ibu hamil akan difokuskan.
“Titik dimulainya pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil. kesehatan bayi, balita, anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. itu yang harus dijaga betul," imbuhnya. (OL-8)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved