Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam sambutannya di hadapan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan adanya harapan peningkatan tunjangan kinerja menjadi 100 % bagi aparat keamanan TNI-Polri dalam lima tahun mendatang.
"Dengan demikian tersimpan harapan kepada Bapak Presiden, kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa kepemimpinan lima tahun ke depan, Insya Allah dapat meningkat menjadi 100 % dan siap menjaga stabilitas kamtibmas agar pendapatan negara meningkat," ujar Tito saat sambutan di upacara peringatan HUT ke-73 Bhayangkara, di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah meningkatkan tunjangan kinerja TNI dan Polri menjadi 70 % per 1 Juli 2018. Sehingga dirasa sangat bermanfaat untuk kesejahteraan anggota TNI-Polri.
"Kami mengucapkan terima kasih atas peningkatan tunjangan kinerja bagi personel Polri, bersama dengan TNI, sebesar 70 persen yang telah terlaksana selama satu tahun, mulai tanggal 1 Juli 2018. Peningkatan tersebut amat berarti bagi kesejahteraan personel Polri dan TNI," kata Tito.
Begitu juga dukungan berbagai pihak yang terus diberikan agar Polri dapat semakin profesional, modern, dan terpercaya, dalam menjalankan tugasnya. Bahkan melalui program promoter senantiasa menjaga stabilitas, profesionalitas dalam melaksanakan tugas keamanan, dan kenyamanan masyarakat
"Kami selaku Kapolri dan tentunya bapak Panglima TNI, memiliki visi yang sama untuk terus menjaga stabilitas kamtibmas, menuntaskan tahapan Pemilu 2019, hingga momentum pelantikan pada Oktober 2019 mendatang," terangnya.
Tito menambahkan bersama dengan TNI bekerja sama menjaga integritas persatuan menjaga keamanan negara tercinta. Begitu juga apresiasi penghargaan pengelolaan organisasi polri yang baik selama 6 tahun berturut-turut.
"Terimakasih kepada seluruh kementerian, lembaga negara, dan masyarakat yang telah mendukung Polri," lanjutnya.
Diketahui Selasa, 5 Juni 2018 Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja bagi seluruh anggota TNI-Polri sebesar 70%. Tunjangan kinerja itu mulai diterima seluruh anggota TNI dan Polri pada Juli 2018.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (10/7). Dalam amanatnya, Presiden mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras yang ditunjukkan personel Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak seluruh peserta upacara mendoakan para personel Polri yang gugur dalam tugas memelihara keamanan negara kita.
"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan balasan atas seluruh pengorbanan, perjuangan, dan pengabdian, serta memberikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Jokowi.
Sejumlah tamu undangan tampak hadir antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriah Wahid, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, hingga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (OL-09)
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri Jenderal Hoegeng, wafat pada usia 100 tahun di RS Bhayangkara Polri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Idham bersama Tito telah lama melakukan kerja sama ketika mereka terlibat satuan tugas khusus penanganan peristiwa teror bom Bali II, 2005 .
Selain latar belakangnya dari Kepolisian, kata dia, Tito juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah yang cenderung bergejolak beberapa waktu lalu, seperti di Papua.
“Meski hanya ada satu calon Kapolri yang diajukan Presiden, fit and proper tes tetap akan dilaksanakan untuk mengetahui visi calon Kapolri,” ujar Puan.
Idham Azis juga menjadi salah satu tokoh reformasi promoter (profesional, modern dan terpecayan) birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Tito.
Rencananya, pekan depan, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan menjalankan fit and proper test.
Presiden juga telah mengajukan melalui surat keputusan itu ke DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved