Bawaslu Mengaku Belum Duduk Bareng Bahas E-Recap dengan KPU

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menuturkan sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan terkait penerapan rekapitulasi hasil pemilu secara atau elektronic recapitation (e-recap). Penerapan tersebut akan digunakan pada Pilkada 2020 mendatang.

"Saya kira kita perlu ketemu bareng sama teman-teman KPU. Kami kan bisa memberikan perspektif (soal e-Recap). Kami belum mendapatkan penjelasan secara teknis soal apa yang dimau dan dimaksud KPU soal e-Recap tersebut," ucap Afif di Gedung MK, Jakarta, Selasa (9/7).

Baca juga: Kemendagri Minta Uji Coba E-Rekap di Beberapa Daerah

Selain membahas jadwal pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu juga akan membahas kerawanan daerah yang akan mengikuti Pilkada. Diketahui KPU akan menggelar pilkada secara serentak pada 23 September 2020. Pilkada ini akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

"Biasanya, kita petakan kerawanan Pillkada. Kemarin kan ada pertanyaan juga dari Komisi II untuk kerawanan di masing-masing daerah. Itu yang paling kita siapkan dulu," kata Afif.

Dalam persiapan Pilkada, KPU mulai lakukan perencanaan anggaran hingga sosialisasi. Perencanaan program dan anggaran dilakukan bulan Mei-September 2019.

Selanjutnya, soal penyusunan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang paling lambat tanggal 1 Oktober. Kemudian, sosialisasi mulai 1 November 2019 sampai 22 September 2020.

"Ya (soal NPHD) masih ada waktu. Ya (lebih baik) sebelum tahapan berjalan, berjalan itukan oktober," tandas Afif. (OL-6)