Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) berharap proses investigasi kepolisian terkait dalang kerusuhan 22 Mei dapat adil dan transparan.
Hal tersebut dibutuhkan untuk mengungkap siapa dalang kerusuhan 22 Mei yang sesungguhnya.
"Dalam kasus ini kita ingin melihat penegakan hukum yang adil dan transparan," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/7).
Eddy melanjutkan, pihaknya tidak ingin selalu dikaitkan menjadi salah satu dalang di balik aksi 22 Mei. Ia mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Biarkan data dan fakta dari pihak kepolisian yang akan mengungkapnya. Kami percaya tidak ada petinggi PAN yang terlibat dalam aksi 22 Mei," tutur Eddy.
Baca juga: PKS Tak Tahu Ada Kadernya Diduga Terlibat Kerusuhan 22 Mei
Sebelumnya Polri menyebut ada 8 kelompok yang terlibat di balik kerusuhan 21-22 Mei. 8 Kelompok itu disebut bukan bagian dari kelompok Kivlan Zen, maupun kelompok teroris yang juga merencanakan aksi di waktu yang sama.
Selain itu, Polri juga menunjukkan salah satu dalang kerusuhan berafisiliasi dengan kelompok dari oknum partai politik. Kelompok itu berasal dari partai GR, PN, dan PS. (A-4)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Salah satu sebabnya diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu karena ada surat dari lembaganya kepada Kepala Polri tertanggal 21 Mei 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved