Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Di era perkembangan teknologi yang kian pesat, peran guru tetap tidak bisa tergantikan sebagai pembentuk karakter anak bangsa dengan nilai-nilai luhur dan kebaikan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXII PGRI di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (5/7).
"Guru tetaplah guru. Guru tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun. Guru yang menimbulkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan," ujarnya.
Baca juga: E-Rekap bisa Diterapkan di Pemilu 2024
Namun demikian, sambung Jokowi, bukan berarti guru berdiam diri dengan perkembangan teknologi. Pasalnya, jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kemampuan siswa-siswa menguasai teknologi harus bisa diimbangi oleh guru. Dunia virtual kini telah menjelma sebagai pengganti ruang sekolah, Google menjadi perpustakaan berjalan bagi para siswa.
Menurut Presiden, di sini guru bisa berperan mengarahkan belajar siswa agar tidak terpengaruh nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya bangsa.
"Kita kan sering terkaget kaget, anak-anak kita mampu belajar secara mandiri. Mereka tahu jauh lebih banyak hal melalui bantuan teknologi. Peran guru harus lebih dari mengajar, tetapi juga mengelola, mengarahkan belajar siswa. Karena mereka bisa belajar di mana-mana, Kalau tidak ada yang arahkan berbahaya sekali," imbuhnya.
Kepada para guru, Presiden Jokowi juga menyinggung pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi pada anak didik sejak dini. Para guru diminta untuk membangun toleransi antarsuku dan etnis di sekolah.
Ia tidak menginginkan konstasi politik malah memicu perbedaan dan permusuhan sesama anak bangsa.
"Tolong ini juga selalu diingatkan kepada para murid para siswa. Bahwa negara ini negara besar jadi perlu diingatkan sejak dini. Karena sedih kadang-kadang urusan pemilihan bupati, pemilihan wali kota pemilihan gubernur pemilihan presiden jadi nggak saling sapa, antartetangga, gak saling omong antarteman," kata Jokowi. (OL-8)
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved