Rekonsiliasi dengan Syarat ala Prabowo

SEJUMLAH pendukung-- bahkan mencapai ratusan-- pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Prabowo Subianto. Mereka mengeluhkan mengenai suami, istri, atau anak yang ditahan aparat berwajib dalam berbagai kasus.

Gayung bersambut. Mantan Danjen Kopassus itu merasa prihatin dan akan mengambil langkah membebaskan relawan dan pendukungnya yang tersangkut hukum saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, terkait dengan rencana pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi.

"Ini tanggung jawab yang akan dilakukan Prabowo. Jadi, Pak Prabowo akan berjuang membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang bermasalah itu," kata Andre di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Andre mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi akan digelar Juli ini. "Insya Allah bulan Juli ini," kata Andre.

Meski demikian, Andre tidak memerinci kapan persisnya pertemuan pertama pascapilpres tersebut.  

"Pak Prabowo dengan Pak Jokowi langsung yang akan mengatur jad-wal yang pas kapan mereka bertemu," ungkap Andre.

Ia berharap pertemuan tersebut mampu menurunkan tensi politik dan menyatukan kembali polarisasi di tengah masyarakat imbas kontestasi pilpres.

"Dua tokoh ini harus menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia setelah kompetisi selesai sudah saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, Andre membantah spekulasi bahwa pertemuan tersebut berujung pada bagi-bagi kursi. "Silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya ataupun politik dagang sapi, tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa."

Tanpa syarat
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Sri Yunanto menilai pertemuan kedua tokoh bangsa itu berdampak besar kepada kedua pendukung. Pertemuan itu, kata dia, bisa bukan sekadar rekonsiliasi di tataran elite, melainkan juga jadi pembelajaran politik kedua kubu.

"Akan lebih bagus jika Pak Prabowo dengan sikap negarawannya dan timnya dalam pertemuan itu memberikan selamat ke Pak Jokowi," katanya saat dihubungi, tadi malam.

Yunanto melihat bahwa permasalahan sejumlah pendukung Prabowo yang terjerat kasus hukum sekadar masukan ke Jokowi. "Pak Jokowi terbuka, tapi dia juga orang yang taat hukum."

Ketua DPP Badan Advokasi Hukum Partai NasDem Taufik Basari mengharapkan rekonsiliasi kedua tokoh tak diembel-embeli syarat-syarat tertentu. "Jika itu yang terjadi, bukanlah rekonsiliasi yang hakiki, melainkan transaksional kepentingan,"

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily mengapresiasi rencana pertemuan tersebut. Hal itu, kata dia, menunjukkan kepada masyakarat bahwa kita sebagai bangsa kembali menyatu.

"Kalau persoalan hukum, kita harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum, jangan diintervensi persoalan politik," tandasnya.

Pengamat politik CSIS Arya Fernandes menyarankan sebaiknya kedua tokoh yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 itu bertemu saja dulu sambil mencari titik temu untuk membangun bangsa. "Permintaan yang di luar batas kewajaran (intervensi hukum) bisa saja akan menggagalkan rencana pertemuan."  

Seiring dengan rencana pertemuan Jokowi-Prabowo, di jagat linimasa Twitter menguar penolakan dari pendukung Prabowo-Sandi dengan tagar #KamiOposisi. (Faj/X-4)