Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua DPD Golkar se-Indonesia diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (1/7). Rencananya, pertemuan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sore nanti.
“Ya betul Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto bersama dengan para Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia akan diterima Presiden Jokowi di Istana Bogor,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Senin (1/7).
Baca juga: Soal Munas, Rizal Mallarangeng Ingatkan Soal Kesolidan Golkar
Ace menjelaskan kedatangan Airlangga dan para Ketua DPD Partai Golkar tersebut untuk mengucapkan selamat karena Jokowi-Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
Ace akan ikut mendampingi Airlangga dan para Ketum DPD Golkar bertemu Jokowi.
“Selain itu, Partai Golkar juga akan menyampaikan kerja-kerja pemenangan dalam Pilpres 2019 kemarin,” jelasnya.(OL-5)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved