Indonesia Lewati Tahapan Penting

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan Indonesia telah berhasil melampaui suatu tahapan yang penting dalam berdemokrasi. Meskipun proses pemilu kali ini terbilang rumit, ia mengungkapkan pesta demokrasi itu telah usai. “Tahapan-tahapan sudah kita selesaikan dan memang ada gejolak, tetapi atas kesadaran bersama gejolak itu berakhir dengan baik,” kata Wiranto di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang berlangsung di kantor KPU RI, kemarin, menurut Wiranto, merupakan awal pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. Selain itu, ia mengharapkan kerukunan bangsa dapat kembali terajut.

“Kita berharap dengan penetapan ini, kebersamaan bangsa ini dapat terjalin kembali. Istilahnya yang populer, proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik. Kita harapkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa segera bertemu untuk membicarakan bangsa Indonesia ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Hendri Satrio menyatakan rekonsiliasi dan pembentukan kabinet merupakan tugas berat yang harus segera dilakukan Presiden Jokowi pascapenetap­annya sebagai presiden terpilih oleh KPU. Rekonsiliasi akan menghilangkan polarisasi yang terjadi selama masa kampanye dan proses sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

“Sekarang tugas besar Jokowi ialah rekonsiliasi dan merang­kul masyarakat Indonesia. Beban rekonsiliasi itu memang lebih besar di pemenang karena pemenang memiliki semuanya. Kekuasaan, legitimasi, semuanya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Peta Politik Pascaputusan MK, di Jakarta, Sabtu (29/6).

Hendri mengatakan rekonsilisasi bisa dilakukan dengan lebih mudah, salah satunya dengan merangkul partai oposisi untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan satu-satunya jalan karena akan sangat mudah dimaknai sebagai praktik pembagian kekuasaan.

“Terlalu kuno bila rekonsiliasi hanya diartikan dengan bagi-bagi kursi menteri. Harus ada hal yang inovatif dari pemerintahan Jokowi, misalnya menerapkan beberapa ide mengadopsi beberapa ide Prabowo-Sandi ke pemerintahan,” ujarnya.

Beban politik
Senada dengan Hendri, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan pembentukan kabinet merupakan salah satu tugas awal yang terberat bagi Jokowi. Sebagai presiden terpilih yang diusung oleh banyak partai, Jokowi tentu akan memiliki beban politik tersendiri ketika akan memilih menteri-menteri mitra kerjanya.

“Harus Jokowi buktikan betul dia tidak ada beban janji politik, bisa direalisasikan merangkul semua kelompok. Itu jadi tantangan karena harus memperhitungkan partai-partai di koalisi Jokowi yang mengalami disinsentif elektoral seperti PPP yang mengalami penurunan suara dan Hanura yang tidak lolos ke DPR,” ucap Titi.

Pembentukan kabinet juga, imbuh Titi, akan menjadi hal yang sangat disoroti oleh masyarakat. Gerak Jokowi dalam menentukan menteri akan jadi salah satu penentu dukungan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya lima tahun ke depan. (Pro/P-3)