Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PARTAI Gerindra mengaku merasa nyaman menjadi oposisi selama lebih dari 10 tahun sejak partai itu berdiri. Lima tahun ke depan, Gerindra juga tidak masalah bila tetap berjuang sebagai oposisi.
Meski begitu, Gerindra mengatakan tidak menutup sepenuhnya kemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyatakan Gerindra terus mendapat berkah besar ketika memilih sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir. Salah satunya, Gerindra berhasil menyabet peringkat kedua sebagai parpol peraih suara terbanyak di Pilpres 2019.
“Kami Gerindra, selama 11 tahun, adalah satu-satunya partai di parlemen yang genetikanya adalah oposisi,” ujar Hendarsam, dalam diskusi berjudul 'Peta Politik Pascaputusan MK', di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/6).
Pada masa pemerintahan Jokowi di 2019-2024, Hendarsam mengatakan, pada dasarnya, partainya juga merasa lebih nyaman bila tetap bekerja sebagai oposisi. Namun, hal itu masih harus menunggu pertimbangan dan keputusan akhir ketua umum dan dewan-dewan pembina partai.
“Kita tidak menutup diri untuk berjuang di dalam juga. Kita harus melihat ke depannya untuk semua konstituen yang pasti, bukan hanya relawan atau ijtima ulama misalnya, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Hendarsam.
Baca juga: Gerindra Pastikan Prabowo tidak Ambil Langkah Hukum Lanjutan
Ia mengatakan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seluruh elite Gerindra akan bersikap demokratis demi kepentingan semua pihak di dalam tubuh partai dan pendukung Gerindra.
“Kita belum tahu ke depan kita masuk koalisi (KIK) atau tidak. Kita balik lagi ini adalah demokrasi. Apa pun juga di internal ada perbedaan pendapat itu fitrahnya. Tapi pada prinsipnya kita ingin kembali untuk kepentingna gerindra juga,” ujar Hendarsam.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Arsul Sani, mengatakan KIK terbuka untuk kerja sama dengan semua pihak untuk memaksimalkan jalannya pemerintahan.
Dalam hal koalisi, KIK tidak menutup pintu untuk menyambut kedatangan partai dari oposisi, termasuk Gerindra.
Meski begitu, Arsul berharap tetap akan ada pihak oposisi yang akan bekerja menjaga jalannya pemerintahan dan negara agar tetap seimbang.
Idealnya, menurut Arsul, hanya satu partai dari oposisi yang bergabung dengan KIK.
“Kalau mau bertambah agar tetap ada penyeimbang di parlemen ya mestinya cukup satu saja (partai oposisi yang bergabung),” ujar Arsul. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved