Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASI tangkap tangan (OTT) terhadap 2 oknum jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menurut Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan bagian dari kerja sama Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Itu (penangkapan) betul, operasi bersama antara KPK dan kejaksaan. Ada dua oknum dari Kejaksaan Tinggi DKI," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (28/6).
Menurut dia, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum Korps Adhyaksa yang diduga terlibat kasus tindak pidana suap. Kabar menyebutkan kedua oknum jaksa itu berinisial YD dan YR.
Baca juga : OTT KPK, Jaksa Agung: Bukan Anak Saya
Untuk selanjutnya, terang dia, kedua oknum tersebut juga akan diproses di internal oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sedangkan pihak lain yang notabene bukan jaksa dan mungkin terlibat perkara bakal ditangani KPK.
"Sementara yang orang-orang lainnya mungkin akan ditangani KPK atau bisa juga nanti ditangani sekaligus oleh kejaksaan. Tergantung KPK nanti. Ini, kan namanya operasi bersama," terang dia.
Prasetyo pun kembali membantah informasi yang menyebut puteranya, Bayu Adhinugroho Arianto yang saat ini menjabat Kajari Jakarta Barat ikut diamankan.
"Itu hoaks anak Jaksa Agung ditangkap. Sekarang jangan terpancing," terang dia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri menambahkan informasi detail mengenai operasi penangkapan maupun penanganan perkara belum bisa disampaikan.
"Nanti penjelasan resmi akan disampaikan oleh KPK dan Kejati DKI," pungkasnya. (OL-7)
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved