Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Putusan disepakati sembilan hakim konstitusi tanpa dissenting opinion atau perbedaan pendapat.
Prabowo dan Sandiaga telah memberikan pernyataan bahwa mereka menerima dan menghargai putusan MK. Hal itu diharapkan juga diikuti para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 tersebut.
"Saya memberikan apresiasi luar biasa atas respon dan pernyataan Pak Prabowo dan Sandi yang menyejukkan. Saya berharap keputusan MK yang disambut positif oleh pasangan 02 itu juga diikuti pendukung-pendukung yang lain," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/6).
Bamsoet mengatakan, meski hingga saat putusan MK dibacakan masih banyak pendukung 02 yang turun ke jalan, ia yakin pada akhirnya mereka akan bisa menerima putusan MK dengan baik.
Baca juga: Erick Thohir Ajak Rakyat Indonesia Bersama Membangun Bangsa
"Tugas-tugas sekarang adalah bagaimana merekatkan kembali rasa persaudaraan kita. Sama seperti di Golkar, kita ribut tapi begitu ada yang kepilih ya sudah kita menyatu kembali dan saya berharap juga demikian," ujar Bamsoet.
Ia mengatakan bersyukur Prabowo memberikan pernyataan dengan baik dan tenang pascaputusan MK semalam. Hal itu dianggapnya melegakan dan mennghilangkan kekhawatiran berlanjutnya ketegangan politik.
"Pak Prabowo tadi malam kita patut bersyukur dan ini melegakan seluruh rakyat bahwa beliau legowo dan merangkul kembali membangun bangsa Indonesia bersama," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan bahwa putusan MK adalah hal yang final dan mengikat. Itu berarti semua proses pilpres telah usai.
"Saya meyakini dan menyadari tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Putusan MK inkraht dan sudah tidak ada lagi upaya-upaya lain kecuali menerima hasil MK tersebut," tutup Bamsoet. (OL-2)
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved