Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MAHKAMAH Konstitusi akhirnya memutuskan hasil sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019 yang sejak 14 hingga 24 Juni lalu melalui tahapan persidangan.
Dalam keputusan tersebut, para hakim MK menilai tidak terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilu yang berlangsung pada 17 April lalu.
Putusan MK terkait perkara sengketa Pilpres yang dibacakan pada Kamis (27/6) malam ini menilai, tidak ada pembuktian yang kuat di hadapan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.
Lebih lanjut, MK menerangkan bahwa dalil-dalil pemohon yang disampaikan selama proses persidangan seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu. MK menyatakan, Bawaslu telah menindaklanjuti persoalan tersebut, sehingga seharusnya sudah selesai sebelum dibawa ke persidangan.
Menanggapi keputusan ini, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Juventus Prima Yoris Kago, mengapresiasi jalannya proses persidangan hingga pembacaan putusan yang dinilainya sangat konstitusional.
"PMKRI menyampaikan apresiasi kepada segenap pihak yang telah berperan penting dalam memastikan berlangsungnya sidang sengketa hingga pembacaan putusan hari ini secara baik dan konstitusional," tegas Juventus.
Baca juga: Apresiasi Putusan MK, PDIP: Jokowi-Ma'ruf Milik Kita Semua
Dia menambahkan, keputusan hakim MK ini adalah jawaban final atas segala dinamika dan pertentangan selama Pemilu 2019, terutama Pilpres.
"Sebagai negara hukum, seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu wajib untuk menerima keputusan MK ini dan melihatnya sebagai jawaban final atas pertentangan yang terjadi selama ini," lanjut Juventus.
Selanjutnya, Juventus mengajak semua pihak, baik yang terlibat dalam sengketa pilpres maupun masyarakat secara umum untuk menggalang konsolidasi nasional demi kemajuan bangsa.
"Segenap lapisan masyarakat diminta untuk bergotong royong membangun bangsa ke depan. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan bersama demi menjadikan bangsa kita maju. Ini hanya akan terwujud apabila terciptanya persatuan nasional," sambungnya.
Ke depan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju.
"Kita seluruh masyarakat Indonesia perlu terlibat aktif dalam mengupayakan pembangunan sumber daya manusia. Kita kawal bersama agar agenda-agenda untuk kemajuan bangsa bisa terlaksana dengan baik. Sekarang tidak ada lagi kubu 01 atau 02 di masyarakat. Kita semua adalah masyarakat Indonesia," tutup Juventus. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved