Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA jabatan tiga bupati dan gubernur di Provinsi Bangka Belitung akan berakhir pada 2022. Namun pada tahun itu kemungkinan besar tidak akan ada pemilihan kepala daerah serentak di Bangka Belitung. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung, Davitri di ruang kerjanya, Kamis (26/6).
"Sesuai UU tentang Pilkada No.10 tahun 2016 Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada 2024. Artinya tidak ada lagi pilkada serentak pada 2022, makanya kemungkinan besar empat Pilkada serentak di Babel ditiadakan," ujarnya.
Jika memang tidak revisi, masa jabatan 4 kepala daerah di Babel termasuk jabatan gubernur habis. Maka kemungkinan besar jabatan gubernur, walikota dan dua bupati di Babel akan dijabat oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
"Semua itu kembali ke Kemendagri apakah untuk menutup kekosongan kepala daerah itu dengan Plt atau Plh," tambahnya.
baca juga: Juventus Capai Kata Sepakat dengan De Ligt
Ia menambahkan untuk 2020m ada 4 pilkada serentak di Babel, yakni Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Bangka Tengah.
"Saat ini yang sudah menyusun kebutuhan anggaran Pilkada adalah Bangka selatan Rp20 miliar dan Bangka Barat Rp16 miliar," pungkas Davitri. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved