Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DEWAN Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan menyediakan 10 karpet untuk massa yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah di pinggir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Ini bentuk kepedulian kami kepada sesama umat muslim yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah," kata Letkol Kavaleri Rohadi Ibnu dari Dewan Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan di depan Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut dia, penyediaan karpet ini merupakan satu bentuk kepedulian agar massa dapat melaksanakan salat dengan alas yang bersih. Terlebih, masjid yang di kementerian tidak dibuka untuk umum.
"Dari pagi, kementerian sudah tertutup untuk umum. Massa tidak bisa masuk ke masjid," kata dia.
Baca juga: Jelang Putusan MK, Presiden Beraktivitas di Istana Jakarta
Sementara itu, massa menyambut baik karpet yang disediakan Kementerian Pertahanan dengan langsung menggelar karpet berwarna hijau tersebut satu persatu di pedestrian dan di depan gedung. Bahkan sebagian massa berbaris mengular untuk mengambil air wudhu yang berasal dari aliran air pada selang yang menjulur ke jalan.
"Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali atas kebaikan mereka (Kementerian Pertahanan) atas pinjaman karpetnya untuk salat," kata relawan massa dari Malang, Jawa Timur, Muhammad Zafir.
Menurut dia, karpet itu berguna sekali bagi massa yang akan menjalankan salat zuhur berjemaah karena bersih dan tidak mengeluarkan uang.
"Kali ini kita tidak perlu membeli plastik seperti kemarin. Nanti selesai salat berjemah zuhur akan kami gulung dan kembalikan," ujarnya. (OL-2)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved