Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan menyediakan 10 karpet untuk massa yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah di pinggir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Ini bentuk kepedulian kami kepada sesama umat muslim yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah," kata Letkol Kavaleri Rohadi Ibnu dari Dewan Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan di depan Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut dia, penyediaan karpet ini merupakan satu bentuk kepedulian agar massa dapat melaksanakan salat dengan alas yang bersih. Terlebih, masjid yang di kementerian tidak dibuka untuk umum.
"Dari pagi, kementerian sudah tertutup untuk umum. Massa tidak bisa masuk ke masjid," kata dia.
Baca juga: Jelang Putusan MK, Presiden Beraktivitas di Istana Jakarta
Sementara itu, massa menyambut baik karpet yang disediakan Kementerian Pertahanan dengan langsung menggelar karpet berwarna hijau tersebut satu persatu di pedestrian dan di depan gedung. Bahkan sebagian massa berbaris mengular untuk mengambil air wudhu yang berasal dari aliran air pada selang yang menjulur ke jalan.
"Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali atas kebaikan mereka (Kementerian Pertahanan) atas pinjaman karpetnya untuk salat," kata relawan massa dari Malang, Jawa Timur, Muhammad Zafir.
Menurut dia, karpet itu berguna sekali bagi massa yang akan menjalankan salat zuhur berjemaah karena bersih dan tidak mengeluarkan uang.
"Kali ini kita tidak perlu membeli plastik seperti kemarin. Nanti selesai salat berjemah zuhur akan kami gulung dan kembalikan," ujarnya. (OL-2)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved