Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan menyediakan 10 karpet untuk massa yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah di pinggir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Ini bentuk kepedulian kami kepada sesama umat muslim yang akan melaksanakan salat zuhur berjemaah," kata Letkol Kavaleri Rohadi Ibnu dari Dewan Kemakmuran Masjid Kementerian Pertahanan di depan Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut dia, penyediaan karpet ini merupakan satu bentuk kepedulian agar massa dapat melaksanakan salat dengan alas yang bersih. Terlebih, masjid yang di kementerian tidak dibuka untuk umum.
"Dari pagi, kementerian sudah tertutup untuk umum. Massa tidak bisa masuk ke masjid," kata dia.
Baca juga: Jelang Putusan MK, Presiden Beraktivitas di Istana Jakarta
Sementara itu, massa menyambut baik karpet yang disediakan Kementerian Pertahanan dengan langsung menggelar karpet berwarna hijau tersebut satu persatu di pedestrian dan di depan gedung. Bahkan sebagian massa berbaris mengular untuk mengambil air wudhu yang berasal dari aliran air pada selang yang menjulur ke jalan.
"Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali atas kebaikan mereka (Kementerian Pertahanan) atas pinjaman karpetnya untuk salat," kata relawan massa dari Malang, Jawa Timur, Muhammad Zafir.
Menurut dia, karpet itu berguna sekali bagi massa yang akan menjalankan salat zuhur berjemaah karena bersih dan tidak mengeluarkan uang.
"Kali ini kita tidak perlu membeli plastik seperti kemarin. Nanti selesai salat berjemah zuhur akan kami gulung dan kembalikan," ujarnya. (OL-2)
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Amnesty International Indonesia mendesak agar ke depan mekanisme pemilihan hakim MK benar-benar menjamin integritas, independensi, serta kapasitas calon hakim.
I Dewa Gede Palguna yang merupakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons kekhawatiran pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK.
DOSEN Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah menilai pencalonan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi hakim MK dapat menimbulkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi
penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved