NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kiai Ma'ruf Ajak Semua Pihak Bersatu Lagi Pascaputusan MK

Antara

25/6/2019 11:30

Kiai Ma'ruf Ajak Semua Pihak Bersatu Lagi Pascaputusan MK — Kiai Ma'ruf(MI/ROMMY PUJIANTO)

CAWAPRES nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin meminta semua pihak menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.

Ia berharap tidak ada lagi aksi massa menjelang dan saat putusan dibacakan MK nanti.

"Jangan ada lagi demo-demo yang sifatnya memprovokasi apalagi sampai menimbulkan ricuh," kata Kiai Ma'ruf di sela-sela acara Halalbihalal PBNU, Jakarta, Senin (24/6) malam.

Baca juga: Medsos tidak akan Dibatasi saat Putusan MK

Ia berpesan kepada semua pihak yang berbeda pilihan politik agar bersatu kembali.

"Sesudah ini kita bersatu lagi, tidak ada lagi friksi, tidak ada 01, tidak ada lagi 02," katanya.

Halalbihalal PBNU ini juga dihadiri Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro
Sandjojo dan Menristek Dikti M. Nasir.

Selain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, juga hadir Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Pers M. Nuh dan mantan menteri luar negeri Alwi Shihab. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Minta Revisi Maksimal 2 Tahun
28/8/2025 21:34
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain
28/8/2025 21:12
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan
28/8/2025 19:58
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan
28/8/2025 18:32
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor Digugat, Pakar Hukum: Media Sosial Bisa Digunakan untuk Hambat Penegakan Hukum
28/8/2025 16:58
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan
28/8/2025 16:46
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

LOAD MORE

Opini

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam
29/8/2025 05:00
Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga
28/8/2025 05:05
Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi
28/8/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Melukai Tenaga Kesehatan Meruntuhkan Bangsa
25/8/2025 05:00
Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved