PA 212 Gelar Aksi di MK, BPN: Bukan Instruksi Kami

Saat Reuni 212, Menantu Habib Rizieq Usul 2 Desember Libur Nasional Hari Ukhawah Indonesia

ORGANIZING Committee Reuni 212  Muhammad bin Husein Alatas mengusulkan setiap tanggal 2 Desember dijadikan hari libur nasional sebagai peringatan Hari Ukhuwah Indonesia.

Penyelenggara Konferensi Asia Pasifik 2025 Minta Pemerintah Apresiasi Mufti Besar Palestina

KETUA Panitia Konferensi Asia Pasifik 2025, Oke Setiadi Effendi, meminta pemerintah Indonesia memberikan apresiasi, atau tanda kehormatan kepada Habib Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina. 

Gubernur Pramono dan Wamenag Hadiri Reuni 212 di Monas

Gubernur Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,

Reuni Akbar 212 Diawali Shalat Magrib Berjemaah

Setelah itu, mereka kemudian mengkhatamkan Al Quran, karena aksi 212 yang mereka lakukan pada 2 Desember 2016 merupakan aksi membela Al Quran.

Pramono Ajak Peserta Reuni 212 Menjaga Ketertiban Bersama

Gubernur DKI Pramono Anung meminta seluruh peserta Reuni 212 untuk menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Menurutnya, acara itu akan tetap menjadi sebuah kesempatan silaturahmi.

Ini 17 Lokasi Parkir Kegiatan Reuni 212 di Jakarta

Kuota kendaraan yang bisa ditampung dari 17 lokasi parkir tersebut adalah 10.794 kendaraan.

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

LBH Pers: Putusan MK Tegaskan Sengketa Jurnalistik Wajib Lewat Dewan Pers

Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.

MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi

MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.

Jurnalis tak Bisa Dipidana atas Karya Jurnalistik, Dewan Pers Minta Seluruh Pihak Baca Detail Putusan MK 

Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia