Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Taufik Basari menanggapi soal barang bukti milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah ditarik dan sempat dibiarkan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6)
"Sebenarnya harus dipastikan dulu, yang membiarkan itu MK atau kuasa hukum 02," kata Taufik saat dihubungi.
Selain itu, Taufik juga menegaskan perlu diketahui terlebih dulu bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak MK dan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 itu .
Baca juga: Saksi Kubu 02 Diduga Beri Keterangan Palsu
"Poinnya adalah, ketika bukti itu ditarik, maka mereka punya kewajiban untuk membawanya, menariknya secara fisik dan dibawa keluar dari Gedung MK," terangnya.
Sebelumnya, beredar foto tumpukkan bukti yang telah ditarik oleh kuasa hukum 02 di depan gedung MK. Bukti-bukti tersebut seolah dibiarkan tergeletak berserakkan.
Sementara, berdasarkan laporan yang diterima, malam ini di depan gedung MK terlihat bersih dari tumpukkan bukti-bukti fisik tersebut. Hingga berita ini dibuat kuasa hukum 02 tidak dapat dibubungi. (OL-8)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved