Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Taufik Basari menanggapi soal barang bukti milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah ditarik dan sempat dibiarkan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6)
"Sebenarnya harus dipastikan dulu, yang membiarkan itu MK atau kuasa hukum 02," kata Taufik saat dihubungi.
Selain itu, Taufik juga menegaskan perlu diketahui terlebih dulu bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak MK dan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 itu .
Baca juga: Saksi Kubu 02 Diduga Beri Keterangan Palsu
"Poinnya adalah, ketika bukti itu ditarik, maka mereka punya kewajiban untuk membawanya, menariknya secara fisik dan dibawa keluar dari Gedung MK," terangnya.
Sebelumnya, beredar foto tumpukkan bukti yang telah ditarik oleh kuasa hukum 02 di depan gedung MK. Bukti-bukti tersebut seolah dibiarkan tergeletak berserakkan.
Sementara, berdasarkan laporan yang diterima, malam ini di depan gedung MK terlihat bersih dari tumpukkan bukti-bukti fisik tersebut. Hingga berita ini dibuat kuasa hukum 02 tidak dapat dibubungi. (OL-8)
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.
Terdapat 30 wamen yang saat ini merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved