Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Taufik Basari menanggapi soal barang bukti milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah ditarik dan sempat dibiarkan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6)
"Sebenarnya harus dipastikan dulu, yang membiarkan itu MK atau kuasa hukum 02," kata Taufik saat dihubungi.
Selain itu, Taufik juga menegaskan perlu diketahui terlebih dulu bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak MK dan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 itu .
Baca juga: Saksi Kubu 02 Diduga Beri Keterangan Palsu
"Poinnya adalah, ketika bukti itu ditarik, maka mereka punya kewajiban untuk membawanya, menariknya secara fisik dan dibawa keluar dari Gedung MK," terangnya.
Sebelumnya, beredar foto tumpukkan bukti yang telah ditarik oleh kuasa hukum 02 di depan gedung MK. Bukti-bukti tersebut seolah dibiarkan tergeletak berserakkan.
Sementara, berdasarkan laporan yang diterima, malam ini di depan gedung MK terlihat bersih dari tumpukkan bukti-bukti fisik tersebut. Hingga berita ini dibuat kuasa hukum 02 tidak dapat dibubungi. (OL-8)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved