NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

KPU Minta MK Tolak Seluruh Gugatan BPN

Insi Nantika Jelita

18/6/2019 12:45

KPU Minta MK Tolak Seluruh Gugatan BPN — Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah membacakan keseluruhan jawaban atas gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN). Ketua Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, meminta menolak permohonan BPN Prabowo-Sandi.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ali saat membacakan jawaban termohon dalam sidang kedua sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca juga: KPU Sebut Masalah DPT yang Digugat 02 Sudah Selesai

Selain itu, Ali meguraikan, dua petitum lainnya ialah menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional DalamPemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Lalu untuk petitum ketiga yang disampaikan KPU ialah menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah Nomor urut paslon 01 Jokowi-Amin mendapatkan 85.607.362 suara dan paslon 02 Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah dalam Pendidikan Dokter Spesialis
20/2/2026 23:33
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Advokat Ajukan Uji Materi UU Polri: Usulkan Kepolisian Di bawah Kemendagri demi Independensi Hukum
19/2/2026 20:51
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Uji UU APBN 2026 di MK, Anggaran Pendidikan Dipersoalkan karena Program Makan Bergizi
19/2/2026 16:26
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Uang Rakyat Hilang karena Kuota Hangus, Hakim MK Soroti Tanggung Jawab Negara
18/2/2026 16:27
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Polemik Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, PemerintahTegaskan Bukan Pelanggaran Hukum
18/2/2026 15:39
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, DPR Tegaskan Bukan Aturan UU
18/2/2026 15:32
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.

LOAD MORE

Opini

Keberanian di Tenda
23/2/2026 05:10
Kolaborasi sebagai Fondasi
23/2/2026 05:05
Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah
22/2/2026 17:06

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved