Komisi III Usul Pecah Lokasi Lapas bagi Koruptor

PEMINDAHAN narapidana kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, dari Lapas untuk koruptor Sukamiskin, Bandung, ke Lapas untuk terorisme Gunung Sindur, Bogor, dianggap bukan solusi terbaik. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah lemahnya pengawasan dan aturan di lapas koruptor Sukamiskin.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan pemusatan para terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin secara tidak langsung turut menjadi penyebab banyaknya pelanggaran oleh petugas dan narapidana. Salah satunya karena napi koruptor umumnya merupakan sosok-sosok yang sebelumnya memiliki kekuasaan, jabatan dan cukup materi.

"Berkumpulnya napi koruptor disitu, yang mantan tokoh, kemudian mantan pejabat tinggi secara sosial itu kan punya kemampuan untuk melakukan pressure juga kepada pengelola lapasnya," ujar Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).

Baca juga: Respons Cuitan Masinton, KPK: Lebih Keren Komisi III Panggil BPK

Arsul mengatakan potensi tekanan pada pengelola lapas itu menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya dengan memecah atau tidak memusatkan lapas bagi koruptor hanya di satu tempat saja.

"Jadi kemudian menurut saya perlu dipikirkan tak menjadikan hanya lapas Sukamiskin untuk napi korupsi, tapi untuk beberapa lapas lain agar bisa dipecah," ungkapnya.

Ia mendorong Kementerian Hukum dan HAM agar bisa mengkaji berbagai kebutuhan evaluasi dan kemungkinan pemecahan lokasi napi koruptor tersebut. Kebijakan dasar keamanan juga harus dikaji secara komprehensif.

Seperti diketahui, Setya Novanto dipindah ke penjara dengan pengamanan maksimum di Gunung Sindur, Bogor. Pemindahan itu karena sebelumnya beredar foto Novanto berada di sebuah toko bangunan di kota Bandung. Padahal Setya Novanto saat itu tengah izin berobat ke salah satu rumah sakit di Bandung.(OL-5)