Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PELESIRAN terpidana korupsi megaproyek KTP-E, Setya Novanto (Setnov), merupakan persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia.
Demikian penilaian yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.
“Karena LP berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM, ya Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Sri Puguh Budi Utami bertanggung jawab atas peristiwa ini,” kata Kurnia.
Dengan tegas, Kurnia mendesak Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami mengundurkan diri dari jabatannya. ICW berpendirian Kemenkum dan HAM jangan menganggap persoalan ini sebagai angin lalu.
“KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di LP Sukamiskin, Bandung. OTT itu melibatkan Ketua LP Wahid Husen dan pengusaha Fahmi Darmawansyah yang merupakan penghuni LP Sukamiskin. Dengan kejadian ini, publik bertanya sejauh mana pemerintah memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi,” lanjut Kurnia.
Jumat (15/6), Setnov pelesiran bersama perempuan yang diduga istrinya, Deisty Tagor, ke toko bahan bangunan di bilangan Padalarang, Bandung.
Sebelumnya, Setnov minta izin kepada pengawal naik ke lantai 3 RS Santosa, Bandung, untuk membayar tagihan.
“Sebaiknya Menkum dan HAM mengevaluasi kinerja Dirjen PAS, bahkan dorongan utamanya lebih baik Bu Sri Puguh mengundurkan diri. Selain itu, Presiden juga dirasa perlu mengevaluasi kinerja Menkum dan HAM. Pengelolaan LP menjadi salah satu tolak ukur komitmen pemberantasan korupsi pemerintah,” ujar Kurnia.
Kejadian terpidana korupsi kelas kakap pelesiran keluar LP seakan telah menjadi hal lumrah yang dilakukan elite pelaku tindak pidana korupsi.
Selain Setnov, ada beberapa terpidana korupsi lain pernah melakukan hal tidak terpuji tersebut. Mereka di antaranya mantan Wali Kota Palembang Romi Herton, yang tepergok mendatangi rumah istri mudanya di Jalan Kuningan Raya No 101, Kelurahan Antapani Tengah, Bandung. Terpidana korupsi sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo, juga empat kali berkunjung ke Apartemen Gateway, Bandung, yang hanya 3,5 kilometer dari LP Sukamiskin.
Selanjutnya, terpidana korupsi kasus impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, juga ketahuan pernah mengunjungi rumahnya di Kompleks Panorama Alam Parahyangan, Bandung.
Hasil asesmen
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum dan HAM Jawa Barat, Abdul Aris, mengungkapkan terpidana korupsi Setnov selanjutnya dipindahkan ke ruang observasi Rutan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Menurut Aris, pemindahan Setnov ke LP Gunung Sindur ditentukan dari hasil evaluasi selama masa penahanan sementara. Aris menambahkan Setnov mengaku dirinya tidak kuat menjalani penahanan di Rutan Gunung Sindur.
“Jadi, sementara di Gunung Sindur, kemarin, Jumat (14/6). Dia ditempatkan di blok observasi. Tadi sudah diasesmen dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Tetapi yang bersangkutan mengeluh sakit. Kami lihat perkembangan besok (hari ini). Dia ngedrop banget. Saya bilang, ya itu akibat perbuatan bapak sendiri. Di Gunung Sindur, ya kaget, tempatnya kan beda,” tandas Aris. (X-3)
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
ICW menilai sewa jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak menunjukkan kualitas yang baik dari penyelenggaraan pemilihan umum.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved