Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Divisi Hukum dan Monitor Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan peristiwa plesiran terpidana korupsi megaproyek KTP-e Setya Novanto tanda adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia.
"Karena Lapas berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM maka Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab atas peristiwa ini," tuturnya melalui pesan singkat, Minggu (16/6).
Selain itu, Kemenkumham dinilai menganggap persoalan yang kerap terjadi di dalam LP hanya sebagai angin lalu. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di LP Sukamiskin, Bandung, hunian bagi para koruptor.
Baca juga: Novanto Hanya 'Singgah' di Lapas Gunung Sindur
OTT itu melibatkan Ketua LP Wahid Husen dan Fahmi Darmawansyah yang merupakan penghuni LP Sukamiskin serta dua orang lainnya. Atas hal itu, lanjut Kurnia, seharusnya menjadi pemantik bagi Kemenkumham untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan dan pengawasan secara serius.
"Dengan kejadian ini tentu publik akan bertanya sebenarnya sejauh mana pemerintah memandang pemberian efek jera bagi pelaku korupsi," imbuhnya.
"Karena bagaimanapun juga Lapas harus dipandang sebagai muara dari penegakkan hukum. Jika pengelolaan Lapas masih terus menerus seperti ini maka kinerja Kepolisian, Kejaksaan serta KPK dalam menangani perkara korupsi akan menjadi sia-sia saja," tandas Kurnia.
Plesiran keluar LP seolah menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh koruptor. Selain Setya Novanto, setidaknya ada beberapa koruptor melakukan hal serupa.
Koruptor itu diantaranya ialah mantan Wali Kota Palembang Romi Herton yang tepergok mendatangi rumah istri mudanya di Jalan Kuningan Raya nomor 101, Kelurahan Antapani Tengah, Bandung. Napi korupsi sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan Anggoro Widjojo juga tercatat empat kali berkunjung ke Apartemen Gateway, Bandung, lokasinya hanya 3,5 kilometer dari LP Sukamiskin.
Selanjutnya, napi korupsi kasus impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq juga pernah ketahuan mengunjungi rumahnya di kompleks Panorama Alam Parahyangan.
Sedangkan Setya Novanto melakukan plesiran bersama perempuan yang diduga istrinya, Deisty Tagor, mengunjungi toko bahan bangunan di bilangan Padalarang, Bandung. Dalam peristiwa ini, Novanto beralasan ingin membayar tagihan rumah sakit.(OL-5)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
Meskipun diterjang bencana alam, Lapas Sibolga memastikan seluruh proses pengamanan berjalan baik.
PRODUKSI berbagai macam produk berbasis serabut kelapa di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jawa Barat menunjukkan capaian signifikan.
Banjir setinggi kurang lebih 50 cm masih menggenangi lingkungan lapas dan rutan di Sumatra Utara.
Saat ini terdapat sekitar 250.000 hingga 280.000 warga binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen telah terlibat dalam berbagai program kerja produktif di lapas.
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved