Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Divisi Hukum dan Monitor Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan peristiwa plesiran terpidana korupsi megaproyek KTP-e Setya Novanto tanda adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia.
"Karena Lapas berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM maka Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab atas peristiwa ini," tuturnya melalui pesan singkat, Minggu (16/6).
Selain itu, Kemenkumham dinilai menganggap persoalan yang kerap terjadi di dalam LP hanya sebagai angin lalu. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di LP Sukamiskin, Bandung, hunian bagi para koruptor.
Baca juga: Novanto Hanya 'Singgah' di Lapas Gunung Sindur
OTT itu melibatkan Ketua LP Wahid Husen dan Fahmi Darmawansyah yang merupakan penghuni LP Sukamiskin serta dua orang lainnya. Atas hal itu, lanjut Kurnia, seharusnya menjadi pemantik bagi Kemenkumham untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan dan pengawasan secara serius.
"Dengan kejadian ini tentu publik akan bertanya sebenarnya sejauh mana pemerintah memandang pemberian efek jera bagi pelaku korupsi," imbuhnya.
"Karena bagaimanapun juga Lapas harus dipandang sebagai muara dari penegakkan hukum. Jika pengelolaan Lapas masih terus menerus seperti ini maka kinerja Kepolisian, Kejaksaan serta KPK dalam menangani perkara korupsi akan menjadi sia-sia saja," tandas Kurnia.
Plesiran keluar LP seolah menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh koruptor. Selain Setya Novanto, setidaknya ada beberapa koruptor melakukan hal serupa.
Koruptor itu diantaranya ialah mantan Wali Kota Palembang Romi Herton yang tepergok mendatangi rumah istri mudanya di Jalan Kuningan Raya nomor 101, Kelurahan Antapani Tengah, Bandung. Napi korupsi sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan Anggoro Widjojo juga tercatat empat kali berkunjung ke Apartemen Gateway, Bandung, lokasinya hanya 3,5 kilometer dari LP Sukamiskin.
Selanjutnya, napi korupsi kasus impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq juga pernah ketahuan mengunjungi rumahnya di kompleks Panorama Alam Parahyangan.
Sedangkan Setya Novanto melakukan plesiran bersama perempuan yang diduga istrinya, Deisty Tagor, mengunjungi toko bahan bangunan di bilangan Padalarang, Bandung. Dalam peristiwa ini, Novanto beralasan ingin membayar tagihan rumah sakit.(OL-5)
Lapas Kelas I Cipinang bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pengendalian peredaran vape etomidate yang melibatkan warga binaan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
Meskipun diterjang bencana alam, Lapas Sibolga memastikan seluruh proses pengamanan berjalan baik.
PRODUKSI berbagai macam produk berbasis serabut kelapa di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jawa Barat menunjukkan capaian signifikan.
Banjir setinggi kurang lebih 50 cm masih menggenangi lingkungan lapas dan rutan di Sumatra Utara.
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved