Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat akan mengkaji beberapa usulan senior partai Demokrat yang menginginkan agar segera ada penggantian Ketua Umum dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka menginginkan agar pengurus Demokrat segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membahas mengenai hal tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan pengurus Demokrat memahami keinginan tersebut. Namun, pembahasan lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Baca juga: Politisi Senior Dorong AHY Pimpin Partai Demokrat
"Tentunya senior-senior itu kan menyampaikan suatu hal yang untuk perbaikan dari partai Demokrat. Ini sesuatu ide dan tentunya suatu pendapat yang tentunya harus diproses dan itulah yang harus disampaikan," ujar Agus, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (14/6).
Ia mengatakan bahwa untuk menentukan pelaksanaan KLB perlu pembahasan lebih jauh dengan seluruh unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan aturan AD/ART partai.
Agus mengatakan, pengurus DPP saat ini sudah mempersiapkan hal-hal yang dilakukan untuk menindaklanjuti usulan terkait KLB tersebut. Termasuk perihal perolehan suaran Demokrat di Pileg 2019 yang dianggap menurun dan perlu dievaluasi. "Nanti tentu akan dibahas dengan detail secara komprehensif," ujar Agus.
Ia mengatakan memang ada penurunan suara pada Pileg 2019 bagi Demokrat. Namun, untuk menentukan penyebab pasti dan upaya memperbaiki masih harus dikaji lebih jauh.
Sebelumnya, beberapa senior Demokrat membentuk tim pengusul agar KLB Demokrat bisa segera dilakukan. Salah satu inisiator percepatan KLB, Max Sopacua, menjelaskan para senior prihatin dengan perolehan suara Partai Demokrat yang anjlok ke angka 7,7% pada Pileg 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9%.
Mereka juga menyoroti beberapa pengurus Demokrat saat ini yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversi. Mulai dari Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, hingga Andi Arief. (OL-6)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved