Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sepeda kepada masyarakat di Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat.
"Sekarang habis Pemilu boleh kasih sepeda lagi," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Kilobar, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (14/6).
Baca juga: Jokowi Siap Rekonsiliasi Dengan Naik Kuda Atau Naik MRT
Pada kesempatan itu, Jokowi memanggil perwakilan masyarakat yang hadir untuk menceritakan pengalamannya ikut program sertifikasi tanah. Masyarakat yang dipanggil ke depan pun dimintanya untuk melafalkan Pancasila dengan lancar.
"Sepedanya diambil. Makasih. Sekarang habis Pemilu boleh beri sepeda lagi. Dulu 7 bulan selama kampanye nggak boleh kasih sepeda. Ya sudah, beneran sepedanya masih utuh," kata Jokowi dan disambut tepuk tangan meriah. Dua sepeda yang disediakan Jokowi pun berpindah tangan ke dua masyarakat yang beruntung tersebut.
Salah seorang warga yang menerima hadiah sepeda dari Presiden adalah Adi Jaya (Gungah) asal Tabanan. Ia ditanya oleh Presiden proses pengurusan sertifikat. "Enggak sampai satu bulan. Setelah pendaftaran diukur di lapangan, setelah itu pemberkasan dan ada sidang. Setelah sidang, selesai," katanya.
Jokowi pun kemudian mengatakan bahwa pengurusan sertifikat harus lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. "Ingat ya dulu urus sertifikat bukan bulan, tahun. Kenapa bisa lama sekali? Karena urusannya bukan bulan, tapi tahun. Tapi sekarang bersyukur BPN kerja pagi sampai malam. Kita harus beri apresiasi," katanya.
Ada pula Putu, Gianyar, yang juga mendapatkan hadiah sepeda, ia menceritakan pengurusan sertifikat kurang lebih sebulan. "Urus kurang lebih satu bulan. Fotokopi KK, KTP, silsilah keluarga, sama pendamping tanah," katanya.
Baca juga: Presiden Minta Pasar Sukawati Ditata Secara Modern
Sebelumnya ia hanya memegang SBPP yang menurut Presiden bukan letter C dan sama sekali bukan bukti hak atau kepemilikan atas tanah. Pada kesempatan itu, Jokowi membagikan sebanyak 3.000 sertifikat tanah untuk masyarakat di wilayah Bangli dan sekitarnya.
Hadir pula sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (Ant/OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved