NEWSTICKER

Bak Sayembara, Tarif Jabatan Sudewo Diumumkan ke Warga

Ketika Bupati Punya Tangan Kanan Kumpulkan Upeti

Sebelum Kena OTT, Sudewo Bahas Tarif Jabatan Perangkat Desa

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati

Bukan Cuma Memeras, Sudewo Turut Terima Suap Jalur Kereta

Minta Semua Komisioner Dipecat, KPU: BPN Salah Alamat

Insi Nantika Jelita

13/6/2019 18:11

Minta Semua Komisioner Dipecat, KPU: BPN Salah Alamat — Komisioner KPU Hasyim Asyhari (tengah) bersama Pramono Ubaid Tanthowi (kanan).(MI/Rommy Pujianto)

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi merespons gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang memerintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU.

"Menurut saya mengajukan petitum ke MK untuk nonaktifkan KPU atau berhentikan (komisioner) KPU ya agak salah alamat," ungkapnya saat ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (13/6).

Baca juga: Besok, Komisioner KPU Solid Datang ke MK

Ia menilai permohonan tersebut tidak tepat. Mestinya, kata dia, BPN melapor ke Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu (DKPP) karena terkait kode etik.

"Menurut saya itu bukan kewenangan MK. Kalau soal kode etik itu adalah kewenangan DKPP dan selama ini tidak ada laporan soal pelanggaran kode etik selama proses penyelenggaraan pemilu. Tapi yang namanya permohonan ya enggak apa-apa," kata Pramono.

Dari 15 poin gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum BPN, pada poin ke 13 disebutkan 'Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU." (Ins/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing

Berita Lainnya

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
14/1/2026 17:53
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi

LOAD MORE

Opini

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati
23/1/2026 05:05
Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38
Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah
22/1/2026 05:15

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved