Pascapilpres, Kerajaan Adat Turut Rekatkan Bangsa

PASCAPESTA demokrasi pemilihan presiden April lalu, Sultan Sekala Bkhak yang di Pertuan ke-23 Saibatin Puniakan Dalom Beliau (SPDB) Edward Syah Pernong mewakili tokoh adat Lampung menolak segala bentuk provokasi atas nama kesultanan/kerajaan adat yang memecah belah. Ia mengajak seluruh masyarakat Lampung kembali merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik.

"Pasca pemilu, semua warna sudah merah putih. Saya tidak sependapat bila ada provokasi atas nama kerajaan adat yang memecah belah. Adat itu hadir untuk penataan, menjaga ketertiban, adat itu perekat, bukan untuk memprovokasi. Nasionalisme memang dimulai dari primordialisme, dan primordialisme yang kokoh akan menjunjung tinggi nasionalisme," ujar Edward saat soft launching buku Kepaksian Pernong Lampung Menjawab Sejarah di Mahan Agung, Bandar Lampung, akhir pekan ini.

Menurut Edward sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dilantangkan, seluruh kerajaan dan kesultanan di Nusantara telah memberikan semua mandat kekuasaan pada Tanah Air. Siapapun yang merupakan bagian dari kerajaan dan kesultanan sudah seharusnya turut memegang teguh kesepakatan bernaung di bawah NKRI.

"17 Agustus 1945 secara politik Indinesia sudah selesai. Para stakeholder, para raja-raja telah memberikan semuanya pada tanah air. Aneh jika tiba-tiba ada penarikan mandat. Wilayah dan rakyat yang mana yang dimaksud. Indonesia ini sudah bersatu, acuannya konstitusi," kata Edward sekaligus menanggapi video penolakan terhadap hasil pilpres yang mengatasnamakan salah satu kesultanan di Indonesia.

Peluncuran buku Sekala Bkhak ini merupakan tindak lanjut dari FGD bertajuk Budaya Paksi Pak Sekala Bekhak dalam Merekatkan Harmonisasi Masyarakat di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (18/12/2018) lalu. Pimpinan Redaksi Lampung Post, Iskandar Zulkarnain mengatakan Lampung Post menginisiasi buku ini saat Edward  menjabat sebagai Kapolda.

Baca juga: Setelah Pesta Demokrasi Usai

"Penyusunan buku tersebut diawali diskusi dan FGD bekerjasama dengan Pemda Lampung Barat,  Alhamdulillah tersusun pokok pikiran sehingga perlu kajian mendalam,  dan jurnalis Lampung Post melakukan penelitian terkait sejarah kerajaan Sekala Bkhak," katanya.

Buku yang diluncurkan Lampung Post merupan upaya menjaga sejarah untuk menghadapi hantaman modernisasi karena itu tim Lampung Post berhati-hati dalam proses penyusunan dan mengedepankan penelitian. Ia berharap buku ini dapat mempererat adat istiadat dan menjaga keutuhan NKRI dan mengenalkan adat kepada generasi penerus.

Mantan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengapresiasi lahirnya buku yang mencatat sejarah Lampung. Menurutnya nilai luhur budaya harus diturunkan ke generasi penerus agar tidak hilang di telan masa. Terlebih saat ini kemajuan teknologi bisa membuat anak bangsa kehilangan jati diri.

"Terimakasih kepada Kerajaan Sekala Bkhak yang luar biasa dalam memberikan dukungan kepada pemerintah dan seringkali mewakili provinsi Lampung sebagai bagian dari budaya, kerajaan nusantara, sehingga eksistensi Lampung terjaga," kata Ridho.

Berbagai tokoh adat dan tokoh masyarakat pun turut hadir dalam soft launching buku tersebut, diantaranya Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Wakapolda Lampung Kombes Pol Rudi Setiawan, Tokoh Masyarakat Lampung Barat Mukhlis Basri, serta Penasihat PSMTI Lampung Iwa Tj. (OL-7)