Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, partainya tak tabu untuk bertemu dengan lawan politik. Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati pilihan yang dibuat oleh Demokrat.
"Memang ada yang bersikap tabu dan dilarang keras pihak 02 berkomunikasi dengan 01. Barangkali bahkan ada yang bersumpah tak akan komnunikasi dan berkawan selamanya. Barangkali pula dendam, kebencian yang membara harus dipertahankan selamanya, silakan kalau ada yang punya prinsip itu. Tapi jangan atur dan paksa demokrat harus mengikutinya," kata SBY alam rekaman video kontemplasi Ramadan yang diputar dalam acara buka puasa bersama pengurus DPP Partai Demokrat, di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, Senin, (27/5).
Presiden RI ke-6 itu mengatakan, dalam sebuah kontestasi selalu ada ruang untuk rekonsiliasi dan bersatu kembali. Ia pun mengungkapkan, komuoikasi selalu terbuka untuk semua pihak.
Hal itu pun terlihat dari pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo selepas pengumuman hasil Pemilu 2019 pekan lalu.
Baca juga : Konsultasi ke MK, Kubu Jokowi-Amin Makin Optimistis
Dalam pertemuan itu, SBY menegaskan, AHY merupakan pihak yang diundang oleh Presiden dan ttidak ada pembicaraan sedikitpun terkait silang pendapat perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagi-bagi kursi di kabinet.
"Mensesneg menyampaikan kepada AHY bahwa Jokowi ingin bertemu AHY. Sebagai warga yang menghormati pemimpinnya, tentu tidak ada alasan AHY tidak memenuhi permintaan beliau. Apalagi disampaikan materi yang dibahas berkaitan dengan permasalahan bangsa dan negara," tutur SBY.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Jokowi pun menyampaikan kepada AHY harapannya untuk tetap dapat membina komunikasi dengan SBY. Ia pun menilai hal tersebut sejalan dengan pertemuan Jokowi dengan berbagai mantan presiden lainnya seperti Megawati dan BJ Habibie.
SBY menyadari dampak dari pertemuan tersebut AHY mendapatkan perundungan secara sadis dan kejam. Namun bagi SBY hal tersebut menjadi pelajaran bagi AHY untuk menggembleng karakter anaknya yang baru masuk dunia politik.
Ia pun mengaku sudah mengetahui pihak pihak mana yang menyerang AHY selepas pertemuan tersebut. (OL-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Kawasan Nagoya Batam berubah menjadi lautan manusia saat Menko Infrastruktur AHY turut merayakan Imlek 2026 bersama ribuan warga di persimpangan Sei Jodoh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa komunitas Tionghoa memiliki kontribusi nyata.
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved