KPU Heran BPN Gugat 17,5 Juta DPT Invalid ke MK

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah membaca berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) paslon 02. Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz menerangkan, isi gugatan PHPU tersebut secara garis besar mempermasalahkan teknis penyelengggaraan pemilu.

Yang menarik ialah, kubu Prabowo-Sandiaga kembali mempermasalahkan soal 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tidak wajar atau invalid kedalam gugatan PHPU mereka.

Baca juga: Senpi Ilegal untuk Rencana Pembunuhan Tokoh Dibeli Rp80,5 Juta

"Secara pokok terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu ada tiga hal, yaitu DPT khususnya 17,5 juta yang dianggap tidak masuk akal dan bermasalah (oleh 02). Kami telah menerima gugatan PHPU Pilpres dan sedang ditelaah dan diproses oleh teman-teman tim hukum," jelas Viryan di Gedung KPU, Menteng, Senin (27/5).

Kemudian, isi gugatan 02 lainnya mengenai Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang dianggap bermasalah dan tudingan hilangangny formulir C7 atau daftar hadir pemilih di TPS.

Untuk gugatan 17,5 juta DPT yang dianggap invalid sebenarnya KPU sudah mengklarifikasi hal tersebut kepada perwakilan BPN 02 yang diterima oleh Hashim Djojohadikusumo dan TKN 01 oleh Aria Bima pada 14 April 2019. Namun, menurut Viryan, pihaknya tetap akan menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab dalil yang digugat oleh 02.

"Ya KPU sudah menindaklanjuti dan sebenarnya jawaban (17,5 juta DPT) sudah diketahui banyak pihak dan dokumen jawaban kita sebar luaskan ke publik. Tapi tentunya tidak apa-apa. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan dengan dalil seperti itu kami tetap akan menjawab dengan lebih utuh, dengan lebih baik lagi, demi keadilan pemilu," jelas Viryan.

BPN Prabowo-Sandi melalui Tim Hukum BPN mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5) malam. Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) menyerahkan 51 daftar bukti saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres.

BW menjadi tersangka perkara dugaan yang menyuruh saksi memberi keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi 2010. Namun, perkara mantan kuasa hukum calon bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar itu akhirnya dikesampingkan (deponering). (Ins/A-3)