Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
APARAT keamanan menyebut kericuhan yang timbul saat aksi di depan Gedung Bawaslu RI Jakarta ditunggangi oleh dua kelompok berbeda. Mereka ialah kelompok yang terafiliasi dengan Islamic State (IS) dan kelompok pemilik senjata api.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan ada dua segmen ketika aksi massa 21-22 Mei berlangsung. Pertama, massa spontanitas yang tujuannya menyampaikan aspirasi di ruang publik terkait rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Polisi masih Dalami Kasus Ambulans Gerindra Berisi Batu
Segmen kedua ialah kelompok Gerakan Reformis Islam (Garis) yang terafiliasi IS dan kelompok pemilik senjata api. "Jadi mereka ini adalah perusuh. Itu beda dengan kelompok aksi damai," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Jakarta, Kamis (23/5).
Menurut dia, munculnya kelompok pemilik senjata api berdasarkan pengakuan sekelompok orang yang sudah ditangkap. Tujuan mereka ialah menembak massa hingga jatuh korban agar kemudian disebut martir. Isu itu rencananya dimanipulasi seolah-olah pihak keamanan bersalah dan akhirnya masyarakat emosi.
Dalam kasus tersebut, petugas menangkap 6 tersangka berikut barang bukti, yaitu senjata api laras panjang atau senapan serbu M-4 dengan peredam, serta revolver dan pistol glock. Sementara itu, dari kelompok Garis ditangkap 2 orang yang mengaku hendak berjihad saat massa menggelar aksi damai. (Gol/A-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved