JK Minta Ketua MPR Diisi Kader Golkar, Ketua DPR Milik PDIP

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Partai Golkar mengingat PDI Perjuangan pasti akan mengisi kursi Ketua DPR karena meraih perolehan kursi terbanyak pada Pileg 2019.  

"Tentu yang adil, ya (kalau) Ketua DPR oleh nomor satu, Ketua MPR-nya ya nomor dua dong, supaya adil. Masa tiba-tiba langsung nomor lima, kan gimana cara hitungnya begitu," kata JK.

Oleh karena itu, JK berharap partai-partai yang berkoalisi dengan Golkar dapat konsisten dan tegas untuk menentukan posisi Ketua DPR dan MPR nantinya. Berdasarkan perkiraan dari rekapitulasi perolehan suara Pileg 2019, PDI Perjuangan berada di posisi pertama untuk perolehan kursi terbanyak di DPR RI sebanyak 128 kursi. Urutan kedua diraih Partai Golkar dengan perkiraan perolehan 85 kursi, diikuti Partai Gerindra dengan perkiraan 78 kursi.   

Kader Fraksi Golkar di DPR, Misbakhun, mengatakan bahwa sebagai peraih suara tertinggi kedua di pemilu legislatif, Golkar merasa pantas untuk mendapat kursi Ketua MPR. Ia berharap mendapat dukungan dari partai-partai koalisi.

Bukan hanya Golkar, Sekjen NasDem Johnny G Plate mengatakan bahwa partainya juga akan menyiapkan kader terbaik untuk duduk sebagai Ketua MPR. Saat ini pembicaraan mengenai paket Ketua MPR sudah akan dilakukan partai-partai koalisi di TKN Jokowi-Amin.

"Sama-sama akan kami bicarakan dengan Golkar, PDIP, PKB dengan Cak Imin, dan lain-lain. Untuk membicarakan nanti siapa yang akan dipaketkan menjadi pimpinan MPR RI, termasuk Ketua MPR RI, NasDem juga akan siapkan kader sebagai Ketua MPR RI," ujar Johnny.

Ia mengatakan tidak menampik bila saat ini setiap partai di TKN yang lolos ambang batas parlemen sama-sama menginginkan dan menyiapkan kader sebagai Ketua MPR. Namun, ia yakin keputusan akan bisa diambil lewat negosiasi politik yang dinamis.

Ia juga mengatakan tak menutup kemungkinan akan melibatkan partai oposisi, khususnya bagi oposisi yang telah memberi sinyal untuk berpindah dukungan pada koalisi pemerintah.

Politikus PAN, Viva Yoga, mengatakan partainya belum menentukan apakah mungkin akan bergabung dengan paket yang dibuat pihak partai koalisi pemerintah. PAN masih menunggu keputusan setelah hasil pemilu. Bila PAN kelak bergabung dengan pemerintah, ia tidak menolak bila partainya akan diakomodasi lewat kursi di legislatif. "Boleh saja karena itu merupakan keputusan dari TKN," ujar Viva.

Meski begitu, Viva mengatakan PAN tidak mutlak mengharapkan posisi tersebut. Ia mengatakan, kalau PAN pada akhirnya bergabung dengan pemerintah, tujuan utamanya ialah untuk memperkuat agar pemerintah bisa berjalan dengan lebih baik.

Johnny G Plate pun yakin akan ada perubahan arah dari beberapa partai oposisi. Mereka diyakini akan segera membuat keputusan politik penting dalam dua hari ke depan. (Pro/P-1)