Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa menjawab diplomatis terkait ajakan purnawirawan jenderal TNI-Polri untuk mengikuti aksi pada Rabu (22/5), di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Aksi turun ke jalan itu bertepatan dengan hari pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019.
Andika menyakini para senior yang berencana menggelar aksi itu pasti memiliki pemikiran bijaksana dan bisa memberikan pelajaran yang baik kepada seluruh juniornya.
"Tentang purnawirawan yang mereka adalah senior-senior kami juga dulunya, para komandan kami juga. Kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan," ujar Andika kepada wartawan di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Senin (20/5).
Mantan Panglima Kostrad itu enggan berkomentar mengenai tujuan aksi, apakah untuk menolak hasil Pemilu Presiden 2019 atau bukan. Andika mengaku hanya berpikir positif terkait seruan para seniornya itu.
"Sehingga kalau pun beliau-beliau ini mungkin ada yang ingin berpartisipasi, kita juga sangat yakin tidak akan mengajari kita para junior ini, adik-adik ini, misalnya nilai-nilai yang kemudian enggak bagus," terang dia.
Baca juga: Luhut Tantang Balik 108 Purnawirawan Pro Aksi 22 Mei
Menurut dia, kondisi keamanan jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU cukup kondusif. Di lapangan tidak terlihat adanya persoalan atau pergerakan, walaupun ada sebagian pihak yang diketahui hendak menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Terpisah, Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan saat ini dirinya bersama 107 purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri siap turun ke jalan untuk memperjuangkan kedaulatan yang dicurangi di Pemilu 2019.
Ia memastikan aksi itu bukan perintah dari capres Prabowo Subianto, melainkan keinginan bersama dari para purnawirawan yang prihatin dengan kondisi politik di Tanah Air.
"Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu, rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRI. Itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," tandasnya. (OL-1)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
JENAZAH tiga prajurit TNI yang gugur di Libanon Selatan saat menjalani misi perdamaian bersama UNIFIL akan diberangkatkan ke Tanah Air pada Jumat (3/4) atau Sabtu (4/4).
PBB dinilai harus mengambil langkah tegas, mulai dari penyelidikan menyeluruh hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
PRAKTISI hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan, publik harus menghormati proses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
MABES TNI mengirimkan 756 pasukan baru ke Libanon sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Ratusan pasukan itu akan bergabung dalam UNIFIL Mei 2026
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pelimpahan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah sesuai aturan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved