Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa menjawab diplomatis terkait ajakan purnawirawan jenderal TNI-Polri untuk mengikuti aksi pada Rabu (22/5), di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Aksi turun ke jalan itu bertepatan dengan hari pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019.
Andika menyakini para senior yang berencana menggelar aksi itu pasti memiliki pemikiran bijaksana dan bisa memberikan pelajaran yang baik kepada seluruh juniornya.
"Tentang purnawirawan yang mereka adalah senior-senior kami juga dulunya, para komandan kami juga. Kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan," ujar Andika kepada wartawan di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Senin (20/5).
Mantan Panglima Kostrad itu enggan berkomentar mengenai tujuan aksi, apakah untuk menolak hasil Pemilu Presiden 2019 atau bukan. Andika mengaku hanya berpikir positif terkait seruan para seniornya itu.
"Sehingga kalau pun beliau-beliau ini mungkin ada yang ingin berpartisipasi, kita juga sangat yakin tidak akan mengajari kita para junior ini, adik-adik ini, misalnya nilai-nilai yang kemudian enggak bagus," terang dia.
Baca juga: Luhut Tantang Balik 108 Purnawirawan Pro Aksi 22 Mei
Menurut dia, kondisi keamanan jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU cukup kondusif. Di lapangan tidak terlihat adanya persoalan atau pergerakan, walaupun ada sebagian pihak yang diketahui hendak menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Terpisah, Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan saat ini dirinya bersama 107 purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri siap turun ke jalan untuk memperjuangkan kedaulatan yang dicurangi di Pemilu 2019.
Ia memastikan aksi itu bukan perintah dari capres Prabowo Subianto, melainkan keinginan bersama dari para purnawirawan yang prihatin dengan kondisi politik di Tanah Air.
"Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu, rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRI. Itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," tandasnya. (OL-1)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza tidak menjalankan operasi militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved