Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Golkar Misbakhun memandang dalam pembagian kursi pimpinan parlemen, Partai Golar sebagai runner up suara partai terbanyak di parlemen cukup pantas menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Berdasarkan UU MD3, ketua DPR itu dijabat oleh partai pemenang pemilu, itu sudah ada ketentuannya. Kemudian mengenai MPR, itu ditentukan dengan sistem paket," tutur Misbakhun di kompleks parlemen Jakarta, Senin (20/5).
Ia mengungkapkan keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) duduk di kursi pimpinan MPR merupakan sesuatu yang wajar. Namun, ia pun menegaskan kembali apa yang diucapkan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pihaknya yang sepantasnya menduduki kursi MPR.
Dengan PDIP sebagai pemenang pemilu dan Golkar sebagai runner-up, posisi ketua DPR tentu diduduki oleh PDIP dan Golkar sebagai Ketua MPR. Dengan sistem paket, menurut Misbakhun, Cak imin juga dapat ikut dalam paket partainya.
"Kami memahami sistem paket itu harus bersama-sama dengan partai lain membangun koalisi di DPR yang kemudian membangun koalisi di MPR. Tentunya dengan harapan, bergabungnya Cak Imin dalam paket yang ketua MPR-nya adalah Golkar akan menjadi paket yang didukung semua partai," jelas Misbakhun.
Baca juga: Soal Usulan Kabinet Zaken, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Misbakhun pun berharap dalam paket yang ditawarkan nanti dapat ditentukan secara musyawarah mufakat, sesuai ciri dari MPR. Namun pihaknya juga tidak menutup kesempatan untuk suara terbanyak meski Golkar harus berhitung terlebih dahulu.
"Jabatan ketua MPR itu jabatan yang simbolik. Dalam ketatanegaraan kita, ketua MPR itu memiliki peran strategis sehingga bagi kami jabatan ketatanegaraan yang strategis itu memang sebuah pencapaian yang harus dijabat," tuturnya.
Namun, dirinya juga menyadari proses ini masih panjang mengingat belum adanya pengumuman resmi dari KPU dan belum adanya pengangkatan anggota parlemen. Oleh sebab itu, dirinya pun belum mengetahui siapa calon yang akan menduduki jabatan tersebut nantinya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved